Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Kompas.com - 25/06/2022, 17:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjelaskan alasan partainya sulit berkomunikasi dengan Partai Demokrat besutan SBY.

Hasto mempertanyakan apakah kerja pemerintahan era SBY selama dua periode sudah sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

"Kalau dengan Demokrat, ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

"Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak Presiden SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?" imbuh Hasto.

Hasto menuturkan, dalam disertasi yang ia susun, tampak ada perbedaan fundamental pada kebijakan pemerintah era SBY jika dibanding dengan era Presiden Pertama Sukarno dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.

"Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan harus menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platform-nya, bukan melihat pencitraannya," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Sulit Kerja Sama dengan Demokrat, Masinton: Itu Fenomena Akar Rumput

Ia pun berpandangan, perbedaan sikap antara PDI-P dan Demokrat merupakan hal yang biasa di dalam demokrasi, di mana ada partai yang mudah bekerja sama dan ada pula yang tidak.

"Di Amerika, Demokrat-Republik dua hal yang berbeda, itu suatu hal yang biasa. Nah sehingga bagi PDI Perjuangan sikap politik dari PDI Perjuangan seperti itu," ujar dia.

Hasto menambahkan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Sebelumnya, sikap PDI-P yang sulit bekerja sama dengan Demokrat telah disampaikan Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional II PDI-P, Kamis (23/6/2022).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pun menanggapi sikap PDI-P ini/ Dia mengatakan, PDI-P semestinya tidak membeda-bedakan sikap dengan partai politik lain.

“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” kata Andi, Kamis.

Baca juga: Hasto Ungkap Cak Imin Miliki Kedekatan dengan Megawati

Andi mengeklaim pihaknya tak akan menunjukkan sikap seperti PDI Perjuangan.

Bahkan, lanjut dia, Partai Demokrat akan terus membuka kemungkinan kerja sama dengan partai berlambang banteng tersebut.

“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama membangun di lapangan yang luas bernama Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” sebut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com