Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Kompas.com - 25/06/2022, 17:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan PDI-P sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Hasto, sulit bagi PDI-P untuk bekerja sama dengan partai yang sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden yang diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Baca juga: Nasdem Dinilai Bisa Menjadi Mitra yang Baik Untuk PKS dan Demokrat Untuk Membangun Koalisi

Hasto menyatakan, kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan merupakan bentuk konsistensi sikap PDI-P.

Kendati demikian, Hasto menegaskan, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

Ia pun menilai, sikap PKS yang memberikan kritik terhadap Jokowi masih sesuai dalam rangka menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah.

"Kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan, tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," kata Hasto.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Saja Koalisi dengan PKS-Demokrat, Jadi Ada 3 Capres 2024

Ia mengatakan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting, tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Sebelumnya, sikap PDI-P yang sulit bekerja sama dengan PKS telah disampaikan Hasto di sela-sela rapat kerja nasional PDI-P, Kamis(23/6/2022) lalu.

Merespons sikap PDI-P tersebut, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid meminta agar partai berlambang banteng itu tidak berlebihan.

"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, 'Ngono yo ngono, tapi ojo ngono'. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan videonya, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY di Masjid Hanya Kebetulan

Kholid mengajak PDI-P untuk menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, dan berkolaborasi sebagai partai politik.

"Orang Jawa selalu mengatakan, 'Adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasan itu dengan bijaksana," tutur dia.

Kendati demikian, PKS tetap menghormati sikap PDI-P tersebut sebagai bentuk hak prerogatif dan kedaulatan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com