Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Kompas.com - 25/06/2022, 17:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan PDI-P sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Hasto, sulit bagi PDI-P untuk bekerja sama dengan partai yang sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden yang diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Baca juga: Nasdem Dinilai Bisa Menjadi Mitra yang Baik Untuk PKS dan Demokrat Untuk Membangun Koalisi

Hasto menyatakan, kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan merupakan bentuk konsistensi sikap PDI-P.

Kendati demikian, Hasto menegaskan, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

Ia pun menilai, sikap PKS yang memberikan kritik terhadap Jokowi masih sesuai dalam rangka menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah.

"Kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan, tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," kata Hasto.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Saja Koalisi dengan PKS-Demokrat, Jadi Ada 3 Capres 2024

Ia mengatakan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting, tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Sebelumnya, sikap PDI-P yang sulit bekerja sama dengan PKS telah disampaikan Hasto di sela-sela rapat kerja nasional PDI-P, Kamis(23/6/2022) lalu.

Merespons sikap PDI-P tersebut, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid meminta agar partai berlambang banteng itu tidak berlebihan.

"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, 'Ngono yo ngono, tapi ojo ngono'. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan videonya, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY di Masjid Hanya Kebetulan

Kholid mengajak PDI-P untuk menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, dan berkolaborasi sebagai partai politik.

"Orang Jawa selalu mengatakan, 'Adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasan itu dengan bijaksana," tutur dia.

Kendati demikian, PKS tetap menghormati sikap PDI-P tersebut sebagai bentuk hak prerogatif dan kedaulatan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com