Kompas.com - 20/05/2022, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih lebih dari setahun lagi. Namun, partai-partai politik sudah mulai sibuk menjajaki parpol-parpol lain untuk mempersiapkan koalisi.

Malahan, telah muncul Koalisi Indonesia Bersatu yang dihimpun oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mempersiapkan koalisi belum menjadi prioritas saat ini.

Bahkan, PDI-P yakin mampu mengusung calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.

"PDI-P bisa mengusung calon sendiri itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu, PDI Perjuangan dari bawah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto mengatakan, dukungan rakyat menjadi modal politik penting bagi PDI-P untuk bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri.

Oleh karenanya, PDI-P hingga kini belum berpikir tentang koalisi menyongsong Pilpres 2024 sebagaimana yang sudah dibentuk Golkar, PAN, dan PPP.

"Karena itulah kami tidak ikut dansa politik," ujar Hasto.

Dengan model Pilpres yang dianut Indonesia saat ini, PDI-P memang menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Mengapa bisa demikian?

Aturan presidential threshold

Pemilu presiden di Indonesia mensyaratkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Artinya, seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus memenuhi besaran ambang batas tersebut.

Ketentuan tentang ambang batas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU Pemilu menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dengan ketentuan tersebut, seseorang harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Nasional
Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.