Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 20/05/2022, 16:13 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan mengganggu agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Arsul mengatakan, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP justru ingin meneguhkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan koalisi pemerintah saat ini.

"KIB itu justru dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan kesinambungan arah pembangunan fisik maupun nonfisik dari koalisi pemerintahan saat ini. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu agenda pembangunan pemerintahan saat ini," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Hal ini disampaikan Arsul merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mewanti-wanti agar KIB tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan memasukkan agenda politik 2024 terlalu dini.

Menurut Arsul, pernyataan Hasto tersebut adalah bentuk masukan dari sesama partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Ia mengakui, KIB belum berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Jokowi lainnya untuk menjelaskan maksud pembentukan.

"Penyebabnya, KIB itu masih dalam proses permufakatan lebih lanjut dimana kami bertiga masih memusyawarahkan hal-hal yang menjadi platform, visi dan misinya," kata Arsul.

Wakil ketua MPR itu melanjutkan, terlalu dini atau tidaknya pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan hal yang relatif.

Namun, ia menegaskan bahwa KIB belum membicarakan persiapan menghadapi Pilpres 2024 termasuk calon yang akan diusung karena masih fokus pada penyusunan platform, visi, dan misi.

Baca juga: Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

"Bagi kami yang tekadnya bahwa koalisi ini diarahkan untuk menjaga kontinuitas agenda pemerintahan saat ini maka kelanjutannya justru diarahkan untuk menguatkan pemerintahan saat ini," ujar Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Hasto memperingatkan KIB untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan kontestasi Pilpres 2024.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.