Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Saat menduduki jabatan itu, Tahan diduga pernah menerima uang Rp 50 juta sebagai imbalan pengurusan surat penjelasan (sujel).

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Sementara, periode 2018-2020, Tahan menjabat Kepala Seksi Barang Aneka Industri. Ia bertugas memproses draf persetujuan impor besi baja, baja paduan, dan turunannya yang diajukan pelaku usaha/importir.

Ia juga berwenang melakukan pengecekan terhadap permohonan dari para pelaku usaha yang masuk serta menyiapkan draf jawaban.

Tahan juga bertugas memberikan paraf pada draf sujel dan melakukan pengecekan secara berjenjang sampai ke direktur, untuk selanjutnya diajukan ke Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI. Dirjen Daglu lantas melakukan pengesahan/tanda tangan, yang selanjutnya dikirimkan kepada pelaku usaha/importir.

"Pernah diajak oleh Kasubdit Barang Aneka Industri (Moh A) untuk mengetik konsep sujel yang disampaikan secara langsung/lisan oleh Dirjen Daglu (Indrasari Wisnu Wardhana) perihal penjelasan pengeluaran barang," jelas Ketut.

Atas kasus ini, dilakukan penahanan terhadap tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2022.

Akibat perbuatannya, Tahan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mendag didesak mundur

Kedua kasus ini dinilai menjadi bukti lemahnya pengawasan internal di Kemendag. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai, kasus ini bukan lagi ulah oknum, melainkan telah terstruktur.

Sebab, yang terlibat bukan hanya direktur jenderal, tetapi sampai pada kepala sub bagian ditjen Kemendag.

"Ini kan tidak mungkin oknum tapi sudah mewabah dan struktural. Bukan hanya satu komoditas, tapi beragam komoditas lain," kata Bima kepada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Bhima berpandangan, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ikut bertanggung jawab atas kasus ini. Menurut dia, sudah seharusnya Lutfi mundur dari jabatannya dan membantu proses penyidikan.

Meski kasus impor baja ini terjadi di periode 2018-2020, Bhima menilai, kasus ini tetap berimbas pada kredibilitas menteri yang kini menjabat.

"Seharusnya Menteri Perdagangan mundur karena pengawasan internalnya penuh masalah," ujarnya.

Lebih dari itu, imbuh Bhima, pengusutan kasus ini perlu terus dilanjutkan. Sebab, ia menekankan, sangat mungkin tindakan korupsi ini terstruktur dan melibatkan banyak pihak di internal Kemendag.

"Masih perlu dibongkar tersangka lainnya karena ini tidak mungkin hanya satu orang tersangka dari internal Kemendag dalam kasus izin ekspor minyak goreng maupun impor besi," kata dia.