Kompas.com - 12/05/2022, 16:00 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani bersyukur karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi diundangkan setelah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Puan mengaku lega UU tersebut telah diundangkan supaya masyarakat dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

"Kita kini bisa semakin lega karena UU TPKS sudah resmi diundangkan dan sudah siap untuk diimplementasikan. Kita berharap dengan hadirnya UU TPKS seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual," kata Puan dalam siaran pers, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Ketua DPR Harap Pemerintah Segera Selesaikan Aturan Turunan UU TPKS

Politikus PDI Perjuangan itu pun mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan berbagai peraturan turunan dari UU TPKS.

“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,” kata Puan.

Ia menyebutkan, akan ada 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS.

Puan menggarisbawahi pentingnya aturan mengenai Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual sehingga korban kekerasan seksual lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan.

"Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual

Di samping itu, Puan meminta pemerintah gencar menyosialisasikan UU TPKS dan aturan turunannya, khususnya di kalangan internal seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. 

"Sehingga tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apapun itu. Dan apabila terjadi tindak kekerasan seksual, penegakan hukum harus diterapkan dengan tegas,” kata Puan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU tersebut diteken Jokowi pada 9 Mei 2022 dan telah berlaku mulai pada saat diundangkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat H-3 Sebelum Wukuf

Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat H-3 Sebelum Wukuf

Nasional
Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Nasional
Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Nasional
Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Nasional
Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Nasional
Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Nasional
416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Nasional
Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

Nasional
Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Nasional
Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.