Kasus Briptu HSB, Fenomena Gunung Es, dan Dugaan Keterlibatan Pihak Lebih Besar

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti lemahnya pengawasan atasan HSB terkait aktivitas anak buahnya.

Baca juga: Pukat UGM Sebut Kasus Tambang Emas Ilegal Briptu HSB Merupakan Fenomena Gunung Es

Dalam pandangannya, mestinya keterlibatan HSB dalam tambang emas ilegal bisa terendus sejak awal jika proses pengendalian internal berjalan.

“Kejadian ini menunjukan lemahnya pengawasan atasan langsung, pengendalian internal di lembaga tersebut, kan tidak mungkin ya seorang polisi dengan pangkat yang Briptu dia memiliki life style, gaya hidup yang mewah dan harta yang luar biasa,” papar dia.

Senada, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mendesak Propam Polri dan pejabat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan internal.

Menurut dia, atasan HSB di kepolisian bisa dikenai sanksi jika tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Hal itu sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat.

Poengky pun meminta Propam Polri berperan aktif mengawasi usaha atau bisnis yang dijalankan anggota Polri sesuai mandat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017.

“Perkap itu memandatkan pengawasan Propam terhadap usaha yang dimiliki anggota Polri agar tidak melanggar hukum dan tidak ada konflik kepentingan,” kata dia.

Keterlibatan atasan

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mencurigai adanya keterlibatan atasan HSB dalam bisnis ilegal tambang emas.

Baca juga: Duga Kasus Briptu HSB Libatkan Atasan, IPW Desak Kapolri Terjunkan Propam

Ia ragu pejabat kepolisian tidak mengetahui praktik yang dilakukan anak buahnya itu.

“Tidak mungkin atasan-atasan Briptu HSB tidak tahu praktik lancung anak buahnya yang masih dalam masa dinas tersebut,” kata dia. 

Dalam pandangan Sugeng, HSB perlu diberi kesempatan menjadi justice collaborator untuk mengungkap siapa saja pihak-pihak yang terlibat.

Ia curiga perkara ini adalah bagian dari persaingn bisnis karena setoran tidak lancar ke oknum-oknum petinggi polisi tertentu.

Melihat polanya, Poengky yakin ada pihak dengan kekuasaan lebih besar yang melindungi dan memuluskan bisnis tambang emas ilegal HSB.

“Kompolnas melihat pangkat HSB sebagai brigadir satu (briptu) dan yang bersangkutan masih muda, sehingga patut diduga ada orang-orang lain yang memuluskan usahanya dan yang diservisnya agar usahanya lancar,” kata dia.

Baca juga: IPW Sebut Kasus Briptu HSB Mirip Labora Sitorus, Diduga Seret Atasan

Kendati demikian, Poengky turut mengapresiasi langkah Polda Kaltara yang memberikan pasal berlapis untuk HSB termasuk pasal pencucian uang.

Dengan diterapkannya pasal itu, ia berharap aliran uang bisnis tambang emas ilegal terlacak dan dapat membongkar siapa saja pihak yang terlibat.