Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan dan Cinta Koalisi untuk Cak Imin yang Gelisah soal "Reshuffle"

Kompas.com - 29/03/2022, 06:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski masih penuh teka-teki, isu perombakan kabinet (reshuffle) kini menjadi sorotan masyarakat, terutama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung hal itu pada pekan lalu. Sejak itu banyak pihak penasaran siapa menteri yang bakal dicopot oleh Jokowi dari kabinet.

Sempat santer Presiden akan mengumumkan reshuffle pada 23 Maret 2022 lalu. Namun, setelah dinanti ternyata hal itu tidak terbukti.

Selain evaluasi kinerja menteri, sejumlah kalangan memperkirakan Jokowi akan melakukan reshuffle untuk memberi tempat bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabinet Indonesia Maju.

Sehari kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyinggung agar kursi menteri PKB tidak diganggu jika ada reshuffle atau perombakan kabinet.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P: Jangan Ada Menteri Beda Irama, Sudah Persiapan 2024

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga lebih dari tujuh bulan berjalan, belum ada satu pun kader partai berlambang matahari putih itu yang duduk di kursi kabinet.

Baca juga: Sambut Wacana Reshuffle, PAN Dinilai Tak Ingin Melemah Seperti Demokrat dan PKS

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Mantan Menteri Kehutanan ini mengaku belum diajak bicara oleh presiden Joko Widodo terkait isu adanya reshuffle kabinet. Ia pun membantah kabar PAN akan diberi posisi menteri dan posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Belum-belum (diajak bicara oleh presiden), Wah saya belum tahu (soal masuk kabinet), tanya sama sana lah,” ucap Zulkifli saat ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022).

Jangan pusing

Sebagai partai utama pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan Presiden Jokowi sudah mempunyai penilaian tersendiri tentang siapa sosok menteri yang harus dipertahankan atau diganti di kabinet. Maka dari itu, mereka menyatakan partai-partai lain tidak perlu cemas terhadap isu reshuffle.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Dalam mekanisme reshuffle, menurut Hasto sebelumnya Presiden Jokowi pasti akan mengadakan dialog dengan ketua umum partai politik koalisi.

Baca juga: Cak Imin Ingatkan Agar Reshuffle Tak Ganggu Jatah PKB, Sekjen Nasdem: Kewenangan Presiden Tak Perlu Diutak-atik

"Itu artinya menunjukkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dibangun berdasarkan koalisi. Sehingga ketika Presiden punya hak prerogatif, tapi karakter Pak Jokowi adalah melakukan dialog ketika reshuffle," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, Presiden Jokowi juga tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi. Terkait dengan apakah Jokowi sudah menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait reshuffle, menurut Hasto hal itu bersifat rahasia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com