Deretan Alasan Cak Imin soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sampai saat ini masih membahas wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Padahal, kalangan akademisi sampai aktivis bahkan termasuk partai-partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah menyatakan menolak usulan itu.

Muhaimin juga beberapa kali melontarkan pernyataan terkait isu itu. Dia mengatakan, setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik, ia akan berkomunikasi dengan partai-partai politik.

Setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik, kata Cak Imin, barulah ide menunda pemilu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengeklaim mempunyai 100 juta data digital (big data) sebagai landasan untuk pertimbangan menunda pemilu. Akan tetapi, sampai saat ini data yang dimaksud tak kunjung diungkap meski sudah diminta oleh sejumlah praktisi bidang teknologi informasi dan kalangan peneliti politik.

Baca juga: PDI-P Tolak Pemilu Diundur, Muhaimin: Saya Menunggu Dipanggil Bu Mega

1. Klaim big data

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Klaim tersebut, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu.

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah Cak Imin.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," ucap Cak Imin.

2. Hanya usul

Muhaimin kembali melontarkan pernyataan ketika usulannya tentang penundaan pemilu menuai perdebatan.

"Yah, terserah saja. Namanya juga usul," katanya di Universitas Indonesia Timur, Makassar, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Ia pun menyampaikan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 akan ditentukan kemudian oleh para elite politik. Keputusan, lanjutnya, akan diambil oleh para ketua umum partai politik hingga Presiden RI Joko Widodo.

"Ini usulan saya, tentu saya hanya bisa mengusulkan," kata Cak Imin.

"Soal nanti bagaimananya, semua kembali kepada ketua umum partai, nanti yang akan ditentukan dan dibahas oleh para ketua umum dan juga oleh, tentu, penentunya Bapak Presiden," ujar Muhaimin.