Sentilan dan Cinta Koalisi untuk Cak Imin yang Gelisah soal "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski masih penuh teka-teki, isu perombakan kabinet (reshuffle) kini menjadi sorotan masyarakat, terutama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung hal itu pada pekan lalu. Sejak itu banyak pihak penasaran siapa menteri yang bakal dicopot oleh Jokowi dari kabinet.

Sempat santer Presiden akan mengumumkan reshuffle pada 23 Maret 2022 lalu. Namun, setelah dinanti ternyata hal itu tidak terbukti.

Selain evaluasi kinerja menteri, sejumlah kalangan memperkirakan Jokowi akan melakukan reshuffle untuk memberi tempat bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabinet Indonesia Maju.

Sehari kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyinggung agar kursi menteri PKB tidak diganggu jika ada reshuffle atau perombakan kabinet.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga lebih dari tujuh bulan berjalan, belum ada satu pun kader partai berlambang matahari putih itu yang duduk di kursi kabinet.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Mantan Menteri Kehutanan ini mengaku belum diajak bicara oleh presiden Joko Widodo terkait isu adanya reshuffle kabinet. Ia pun membantah kabar PAN akan diberi posisi menteri dan posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Belum-belum (diajak bicara oleh presiden), Wah saya belum tahu (soal masuk kabinet), tanya sama sana lah,” ucap Zulkifli saat ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022).

Jangan pusing

Sebagai partai utama pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan Presiden Jokowi sudah mempunyai penilaian tersendiri tentang siapa sosok menteri yang harus dipertahankan atau diganti di kabinet. Maka dari itu, mereka menyatakan partai-partai lain tidak perlu cemas terhadap isu reshuffle.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Dalam mekanisme reshuffle, menurut Hasto sebelumnya Presiden Jokowi pasti akan mengadakan dialog dengan ketua umum partai politik koalisi.

"Itu artinya menunjukkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dibangun berdasarkan koalisi. Sehingga ketika Presiden punya hak prerogatif, tapi karakter Pak Jokowi adalah melakukan dialog ketika reshuffle," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, Presiden Jokowi juga tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi. Terkait dengan apakah Jokowi sudah menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait reshuffle, menurut Hasto hal itu bersifat rahasia.

"Tetapi terkait reshuffle ya itu sifatnya rahasia. Sifatnya bapak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri dan ketika beliau bertemu dan membahas agenda bangsa dan negara," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, PDI-P tidak mempersoalkan jika ada anggapan isu reshuffle dilakukan demi memberi tempat bagi PAN di kabinet. Menurut dia yang diutamakan dalam pemerintahan adalah prinsip gotong royong dalam membangun negeri.

"PDI-P berpolitik ini juga melihat perspektif sejarah, kita adalah negara gotong royong. 1912 Muhammadiyah dibangun, 1926 NU, 1927 Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Bung Karno, sehingga kesadaran sejarah ini yang membuat kita bekerja sama dengan partai-partai yang memiliki keterkaitan dengan sejarah pendirian republik," ucap Hasto.

Senada dengan Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, isu terkait perombakan atau reshuffle menteri di kabinet merupakan hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Terkait pengangkatan dan reshuffle anggota kabinet atau jabatan yang setara menteri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden yang tidak perlu diutak atik," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Meski demikian, Johnny mengatakan, jika presiden melakukan diskusi dengan para pimpinan partai politik koalisi terkait pengangkatan pejabat negara, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Itu hal yang normal dan wajar dalam demokrasi dan recruitment pejabat negara yang tepat," ujar Johnny.

Cinta PKB

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, mereka justru tidak akan berseteru dengan PKB jika reshuffle benar-benar terjadi.

"PAN itu sayang dan cinta banget dengan Cak Imin dan PKB," kata Yoga kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).

Yoga bahkan menyanjung Cak Imin adalah politisi yang santun dan humoris. Selain itu, PAN dan PKB juga diibaratkan sebagai saudara kembar.

"Tidak bisa dipisahkan sebagai kekuatan politik yang membawa misi nasional dan kebangsaan," ucap Yoga.

Ia menilai, hadirnya PAN sebagai partai politik ingin membawa amanat nasional. Sementara, PKB disebut hadir untuk membawa kebangkitan bangsa.

Yoga juga memandang bahwa Cak Imin berhasil membawa proses politik yang dapat diterima semua pihak. Hal ini karena pembawaan Cak Imin yang humoris, tetapi tidak meninggalkan substansi politiknya.

Terkait isu reshuffle, PAN disebut menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yoga mengatakan bahwa PAN tetap berpedoman pada pasal 17 UUD 1945 yang mengatur hak prerogatif presiden.

"PAN tetap berpedoman kepada pasal 17 UUD 1945 bahwa hal itu (reshuffle) menjadi kewenangan dan prerogatif Presiden karena menteri adalah pembantu presiden," ucap Yoga.

Dia meyakini, Presiden Jokowi akan mengambil kebijakan yang baik terkait reshuffle untuk menjaga kekompakan partai koalisi pemerintah.

"PAN menghormati Pak Presiden Jokowi," ucap Yoga.

Secara terpisah, Direktur Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Idil Akbar mengatakan, dengan melihat dari rekam jejak Jokowi dalam melakukan reshuffle, kemungkinan perombakan kabinet akan dilakukan dengan kaitan persoalan kinerja. Namun, lanjut Idil, jika kemudian PAN sudah menyatakan bagian dari koalisi pemerintah dan berharap mendapat posisi di kabinet, maka kemungkinan reshuffle adalah salah bentuk dari keputusan politik yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Yaitu dengan mengakomodasi PAN yang sudah menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan saat ini," kata Idil.