Warga Diminta Urun Dana, Demokrat Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Bangun IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia menggelar megaproyek ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Hal ini sehubungan dengan pernyataan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono yang menyinggung soal crowdfunding atau urun dana dari masyarakat sebagai alternatif pembiayaan IKN.

"Ini negara atau lembaga swasta? Ini jadi pertanyaan besar bagi kami," kata koordinator juru bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

"Kalau LSM meminta bantuan dari masyarakat sah-sah saja. Tapi bagaimana ceritanya, pemerintah ingin membangun ibu kota baru, suatu proyek yang penting bagi bangsa dan negara, tapi ingin menyerahkan pada masyarakat? Apakah ini tidak diperhitungkan?" ungkapnya.

Herzaky mempertanyakan kematangan rencana pembangunan IKN. Hal itu dinilainya menggambarkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam proyek akbar ini.

Bagi Demokrat, ada 5 catatan terkait pembangunan IKN, salah satunya sumber keuangan.

Herzaky menambahkan, Demokrat meminta agar megaproyek IKN tidak memberatkan kondisi keuangan negara yang sedang terbebani dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Tidak Ada Orangutan di Kawasan IKN

Demokrat juga mendesak adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana megaproyek IKN.

"Jadi pertanyaan besar kalau mendadak pemerintah merencanakan sesuatu, ingin membantu sesuatu, tapi kemudian pendanaan meminta dari masyarakat atau crowdfunding," jelas Herzaky.

"Apakah memang diperhitungkan, dipersiapkan dengan matang, atau mohon maaf ada--katakanlah--ambisi saja? Apa ingin dilakukan begitu saja sekadar keinginan yang tidak dipersiapkan dan diperhitungkan dengan matang?" tutupnya.