Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P: Jangan Ada Menteri Beda Irama, Sudah Persiapan 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung sejumlah menteri agar merekatkan hubungan dengan rakyat dalam arti menjalankan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

Hal tersebut, menurut dia, perlu dijalankan para menteri di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle.

"Semua (menteri) harus konsentrasi karena siapa pun yang bekerja untuk rakyat, pasti rakyat akan memberikan apresiasi," kata Hasto di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Cak Imin Ingatkan Agar Reshuffle Tak Ganggu Jatah PKB, Sekjen Nasdem: Kewenangan Presiden Tak Perlu Diutak-atik

Hasto mengatakan, dalam simpang siurnya isu reshuffle, para menteri hendaknya tidak sibuk dengan urusan lain di luar tugasnya.

Dia pun mengingatkan para menteri agar memiliki irama yang sama, yaitu dalam berkonsentrasi bekerja untuk rakyat.

"Tidak boleh ada menteri yang punya irama yang berbeda, yang belum belum sudah mempersiapkan diri dalam kontestasi 2024 misalnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan kembali bahwa perombakan kabinet sepenuhnya adalah wewenang presiden.

Dalam hal ini, Hasto juga menyinggung bahwa Presiden Joko Widodo tentunya akan menimbang kinerja para menterinya, jika benar akan merombak kabinet.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan itu, contohnya adalah urusan minyak goreng yang belakangan disorot publik.

"Mungkin Pak Presiden akan melihat bagaimana urusan misalnya minyak goreng ini juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja para menterinya. Tetapi sekali lagi, keputusan berada di tangan bapak presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Baca juga: PDI-P Sebut jika Akan Reshuffle, Jokowi Pasti Bertemu Megawati dan Ketum Parpol Koalisi

Menurut dia, menteri seharusnya fokus sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa sejumlah menteri yang dimaksud tersebut.