Cak Imin Ingatkan Agar Reshuffle Tak Ganggu Jatah PKB, Sekjen Nasdem: Kewenangan Presiden Tak Perlu Diutak-atik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, isu terkait perombakan atau reshuffle menteri di kabinet merupakan hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, kewenangan presiden tersebut tidak perlu diutak-atik

Hal tersebut disampaikan Johnny menanggapi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta agar reshuffle tak mengusik jatah kursi menteri untuk partainya.

Baca juga: Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

"Terkait pengangkatan dan reshuffle anggota kabinet atau jabatan yang setara menteri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden yang tidak perlu diutak atik," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Meski demikian, Johnny mengatakan, jika presiden melakukan diskusi dengan para pimpinan partai politik koalisi terkait pengangkatan pejabat negara, hal tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Itu hal yang normal dan wajar dalam demokrasi dan recruitment pejabat negara yang tepat," ujar dia.

Johnny menilai, hingga saat ini, sudah terlalu banyak energi politik yang dilakukan dalam membangun opini hanya untuk jabatan kabinet.

Oleh karena itu, ia meminta, seluruh pihak untuk fokus mengatasi permasalahan negara selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Soal Reshuffle Jangan Ganggu PKB, Ini Kata Waketum PAN

"Ada 3 tantangan besar seperti pandemi Covid-19 yang semoga segera mulai melandai, disrupsi teknologi dan dampak perang Rusia-Ukraina. Kita juga perlu terus fokus dalam menyelenggarakan Keketuaan G20 yang efektif," ucap dia.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.

Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).