Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Kompas.com - 08/05/2024, 13:40 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, akan menolak undangan dari pemerintah daerah yang membahas data penerima bantuan sosial (bansos) di hotel.

Hal itu disampaikan Risma di hadapan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia yang hadir lewat zoom meeting, Rabu (8/5/2024).

Awalnya, Risma menyinggung ada pemerintah daerah yang mengeluh tidak mendapatkan anggaran tambahan untuk rapat pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Teman-teman dari daerah dari dinas sosial ada yang menyampaikan, 'Karena Kemensos enggak kasih uang DAU untuk musyawarah kelurahan dan musyawarah desa'. Mohon maaf teman-teman, kami, uang kita pun terbatas," kata Risma.

Baca juga: Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Ia kemudian menyebut, yang terpenting adalah output dari rapat tersebut dan tidak harus di tempat mewah.

Risma menegaskan tak akan datang jika ada daerah yang mengundangnya membahas DTKS dengan memesan tempat di hotel.

"Yang perlu kita lakukan adalah yang penting outputnya, kita tidak harus, kalau teman-teman daerah ngundang kami di Kemensos acara bahas fakir miskin di hotel, pasti kami tidak datang," ucapnya.

Politikus PDI-Perjuangan ini menyebut, sejak menjadi Mensos, ia telah menetapkan tak ada acara yang diselenggarakan di hotel, apalagi membahas soal fakir miskin yang menerima bansos.

Ia kemudian bercerita pernah rapat di bawah pohon untuk membahas DTKS ini.

"Bahkan saya kalau di daerah saya ajarkan, saya rapat di bawah pohon, saya rapat di rumah warga, apa yang salah? yang paling penting adalah keputusan itu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com