Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: 220 Juta Penduduk Akan Tinggal di Perkotaan, Membangun Kota Sehat Jadi Keharusan

Kompas.com - 28/03/2022, 12:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, membangun kota sehat merupakan sebuah keharusan karena jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan terus bertambah, baik di dunia maupun di Indonesia.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Ma'ruf menyebutkan, sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020, angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035.

"Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Maka, membangun kota sehat menjadi keharusan," kata Ma'ruf saat membuka Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia secara virtual, Senin (28/3/2022).

Ma'ruf menjelaskan, konsep kota sehat telah diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) sejak 1980-an sebagai pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan wilayah dan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Baca juga: Wapres: Di Tengah Krisis, Kebijakan Tak Populer Terkadang Harus Diambil

Indonesia, kata Ma'ruf, juga tidak mau tertinggal untuk mewujudkan kota sehat melalui program Kabupaten dan Kota Sehat yakni dengan parameter kabupaten dan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni sesuai pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2005.

Namun, ia menegaskan, kota sehat tidak semata-mata didefinisikan oleh status, tetapi justru dari kesadaran dan upaya untuk meningkatkan berbagai tatanan kesehatan kota.

"Mulai dari kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum, hingga tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, ketahanan pangan dan gizi, serta kehidupan sosial yang sehat," kata dia.

Ia menuturkan, situasi pandemi Covid-19 menjadi ujian sistem kesehatan di sebuah kota dalam dalam menghadapi beratnya beban penanganan pasien Covid-19.

Baca juga: Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat Kota dan Komunitas Perkotaan

"Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana sistem layanan kesehatan yang kuat dan responsif harus dibangun serta bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus dibiasakan," ujar Ma'ruf.

Selain itu, konvergensi dan sinergi berbagai program prioritas juga menjadi faktor penentu, seperti percepatan penurunan stunting; penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak; serta penurunan prevalensi tuberkolosis.

Ia pun menekankan, visi besar membangun kabupaten dan kota sehat juga memerlukan dukungan multisektor dari kelompok dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

"Saya berharap, dengan satu gerakan bersama, seluruh target yang terkait dengan pembangunan kesehatan kota dapat dicapai di tingkat wilayah kabupaten dan kota secara mandiri dan berkesinambungan," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com