Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Di Tengah Krisis, Kebijakan Tak Populer Terkadang Harus Diambil

Kompas.com - 19/03/2022, 09:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, para pemimpin hendaknya mampu mengubah tantangan dan kesulitan menjadi peluang-peluang baru, seperti yang terjadi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, di tengah situasi krisis seperti pandemi ini, seorang pemimpin mesti mengambil kebijakan yang tidak populer agar masyarakat dapat melewati masa sulit.

"Di tengah krisis dan ketidakpastian, para pemimpin tidak punya banyak pilihan, terobosan kebijakan yang tidak populer terkadang harus diambil, demi mengantar masyarakat melewati masa sulit pandemi ini," kata Ma'ruf dalam acara "Berita Satu Public Leader Awards 2022", Jumat (18/3/2022) malam.

Baca juga: Ironi Megawati, Ketum Partai Wong Cilik yang Terheran-heran Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan, pemimpin-pemimpin di daerah kini semakin ditantang untuk mampu melahirkan kebijakan yang efektif dan mendorong akselerasi pembangunan.

Kemudian, mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi, serta mengoptimalkan sumber daya daerah agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat.

"Saudara-saudara adalah role model bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap Saudara sekalian terus menjadi pemimpin yang inspiratif dan transformatif, serta menjunjung tinggi amanah yang dititipkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Teka-teki Pemilik Binomo Mulai Terkuak, Ada di Karibia Diduga Terima Dana Rp 125 Miliar

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga berpesan agar para pemimpin di daerah dapat memanfaatkan momenutm kebangkitan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, Ma'ruf mendorong adanya transofrmasi digital karena kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Ia menyebutkan, digitalisasi akan membuat pelayanan publik lebih baik karena pengambilan keputusan dan kebijakan publik didukung oleh data dan evidence yang kuat sehingga kualitas informasi semakin baik dan risiko kegagalan dapat dikurangi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com