Komisioner KPU Terpilih: Kami Bakal Kerja Sesuai Jadwal Tahapan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih Betty Epsilon Idroos menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 mendatang.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Betty saat ditanya oleh awal media mengenai isu penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami bertujuh berkomitmen sepanjang ketentuannya masih berlaku, UU (Undang-undang) masih berlaku, ketentuan politik juga sudah diambil DPR dalam hal ini Komisi II, KPU RI, dan pemerintah, bahwa hari H pemungutan suara 14 Februari," ujar Betty saat ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

Ia menegaskan, bersama dengan enam komisioner KPU terpilih lainnya bakal bekerja sesuai dengan ketentuan dan jadwal pemilu yang telah ditentukan usai dilantik.

Rencananya, pelantikan komisioner KPU-Bawaslu terpilih dilakukan pada 12 April 2022 mendatang.

"Kami tentu bekerja, berkomitmen bertujuh setelah resmi, akan bekerja sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku," ucap Betty.

Ia pun mengaku telah diundang secara resmi oleh komisioner KPU yang saat ini bertugas untuk proses transfer pengetahuan mengenai rencana penyelenggaraan pemilu 2024.

Beberapa yang telah dibahas yakni terkait peraturan KPU (PKPU) mengenai tahapan, program, dan jadwal serta PKPU terkait verifikasi parpol peserta Pemilu.

"Itu sudah dikabarkan, kira-kira inilah yang nanti dilanjutkan perjuangannya, atau ada masukan nggak untuk perbaikan," tandas Betty.

Untuk diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 berhembus sejak awal tahun ini.

Mulanya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga mengungkapkan hal serupa. Ia beranggapan, Pemilu 2024 perlu ditunda satu hingga dua tahun agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi di tengah pemulihan setelah pandemi Covid-19.

Baca juga: Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

Beberapa pejabat di kalangan pemerintahan seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan, partainya bakal tetao menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.