Lili Pintauli Sampaikan 4 Usulan KPK untuk Forum G20 Terkait Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 04/03/2022, 18:50 WIB

Tatang Guritno,

Krisiandi

Tim Redaksi

Tatang Guritno

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode 2021-2026 Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membebarkan empat usulan KPK untuk forum G20. Seluruh usulan itu terkait pemberantasan korupsi.

Lili memaparkan usulan itu adalah, pertama, mendorong peran audit dalam pemberantasan korupsi.

“Kami harapkan kesepakatan tentu dalam bentuk prinsip-prinsip untuk mendorong peningkatan peran auditor dan juga peran kelembagaan audit dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi,” tutur Lili dalam diskusi virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), Jumat (4/3/2022).

Usulan kedua, lanjut Lili, adalah pencegahan korupsi terkait transformasi energi baru.

Ia berharap ada kesepakatan antar negara anggota G20 untuk menyusun prinsip-prinsip pencegahan korupsi di sektor energi baru dan terbarukan.

“Sehingga kemudian diharapkan dapat berkontribusi dalam hal perbaikan sistem dan juga untuk menutup celah korupsi pada sektor ini,” ucapnya.

Lili mengatakan usulan ketiga adalah meningkatkan pertisipasi publik pada pemberantasan korupsi serta pendidikan anti korupsi.

Terakhir usulan yang diberikan KPK adalah mendorong kerangka regulasi dan tugas supervisi peran profesi hukum pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsi.

“Tentu ini sangat penting untuk mendukung program pencegahan TPPU dari hasil korupsi di negara-negara G20,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan TPPU perlu diberantas dengan kerja sama antar negara.

Pasalnya berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak hasil korupsi dialihkan ke luar negeri.

Mahfud menuturkan target dari kerja sama ini adalah memulihkan aset kerugian negara dan memiskinkan pelaku korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.