Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Klaim Muhaimin dengan Hasil Survei, Benarkah Banyak yang Ingin Pemilu Ditunda?

Kompas.com - 28/02/2022, 12:26 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi polemik.

Isu ini kali pertama dilempar oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Di sisi lain, sejumlah lembaga juga pernah membuat survei mengenai pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Benarkah klaim Muhaimin soal mayoritas pihak ingin pelaksanaan pemilu ditunda sejalan dengan temuan survei?

Klaim Muhaimin

Muhaimin mengeklaim, temuannya soal pihak yang ingin pemilu ditunda mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, perubahan tersebut terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang.

Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah dia.

Baca juga: Ramai Isu Penundaan Pemilu 2024, Mungkinkah Menurut UU?

Wakil Ketua DPR ini pun mengakui bahwa temuan big data itu berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Namun demikian, katanya, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan bahwa kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terbilang tinggi, yakni 73 persen.

"Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Muhaimin pun menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.

Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: 5 Skenario Terburuk jika Pemilu Ditunda Menurut Yusril

Adapun lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sementara itu, Partai Gerindra belum memutuskan sikap.

Temuan survei

Berbeda dari klaim Muhaimin, survei dua lembaga pernah menyatakan bahwa mayoritas responden tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 9 Januari 2022 misalnya, menemukan bahwa lebih dari 60 persen responden ingin pemilu tetap digelar tahun 2024 sekalipun dalam kondisi pandemi virus corona.

Pada survei September 2021, sebanyak 64,7 persen responden ingin pemilu tetap dilaksanakan di 2024. Hanya 29,9 responden yang ingin pemilu ditunda hingga 2027 karena alasan pandemi.

Lalu, pada survei November 2021, sebanyak 69,9 persen responden ingin pemilu tetap digelar di 2024, dan 23,8 persen ingin pemilu ditunda.

Terakhir, survei Desember 2021 menyatakan, 67,2 responden ingin supaya pemilu tetap digelar di 2024, dan hanya 24,5 persen yang ingin pemilu ditunda hingga 2027.

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pemilu, KSP: Presiden Selalu Mengacu pada Konstitusi

Mengacu pada survei yang sama, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju jika masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Lalu, 25,1 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Sementara, ada 31 persen responden setuju Jokowi menjabat hingga 2027, dan 4,5 persen sangat setuju.

Adapun survei digelar selama 6-11 Desember 2021. Survei melibatkan 2.020 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

Survei yang dirilis Charta Politika pada 20 Desember 2021 juga menunjukkan hasil serupa.

Menurut survei, sebanyak 81,7 persen responden setuju pemilu digelar tahun 2024. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya 17,3 persen.

Sejalan dengan temuan tersebut, sebanyak 47,6 persen responden menyatakan tidak setuju Pemilu 2024 ditunda hingga 2027. Hanya 20,4 persen responden yang setuju penundaan pemilu.

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Lalu, 57,9 persen responden mengaku tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hanya 19,8 persen responden yang mengaku setuju.

Adapun survei ini digelar pada 29 November-6 Desember 2021, dengan total 1.200 sampel berusia 17 tahun lebih yang berpartisipasi di seluruh provinsi. Margin of error dalam survei ini di kisaran 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com