Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Klaim Muhaimin dengan Hasil Survei, Benarkah Banyak yang Ingin Pemilu Ditunda?

Kompas.com - 28/02/2022, 12:26 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi polemik.

Isu ini kali pertama dilempar oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Di sisi lain, sejumlah lembaga juga pernah membuat survei mengenai pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Benarkah klaim Muhaimin soal mayoritas pihak ingin pelaksanaan pemilu ditunda sejalan dengan temuan survei?

Klaim Muhaimin

Muhaimin mengeklaim, temuannya soal pihak yang ingin pemilu ditunda mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, perubahan tersebut terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang.

Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah dia.

Baca juga: Ramai Isu Penundaan Pemilu 2024, Mungkinkah Menurut UU?

Wakil Ketua DPR ini pun mengakui bahwa temuan big data itu berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Namun demikian, katanya, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan bahwa kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terbilang tinggi, yakni 73 persen.

"Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Muhaimin pun menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.

Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: 5 Skenario Terburuk jika Pemilu Ditunda Menurut Yusril

Adapun lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sementara itu, Partai Gerindra belum memutuskan sikap.

Temuan survei

Berbeda dari klaim Muhaimin, survei dua lembaga pernah menyatakan bahwa mayoritas responden tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 9 Januari 2022 misalnya, menemukan bahwa lebih dari 60 persen responden ingin pemilu tetap digelar tahun 2024 sekalipun dalam kondisi pandemi virus corona.

Pada survei September 2021, sebanyak 64,7 persen responden ingin pemilu tetap dilaksanakan di 2024. Hanya 29,9 responden yang ingin pemilu ditunda hingga 2027 karena alasan pandemi.

Lalu, pada survei November 2021, sebanyak 69,9 persen responden ingin pemilu tetap digelar di 2024, dan 23,8 persen ingin pemilu ditunda.

Terakhir, survei Desember 2021 menyatakan, 67,2 responden ingin supaya pemilu tetap digelar di 2024, dan hanya 24,5 persen yang ingin pemilu ditunda hingga 2027.

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pemilu, KSP: Presiden Selalu Mengacu pada Konstitusi

Mengacu pada survei yang sama, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju jika masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Lalu, 25,1 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Sementara, ada 31 persen responden setuju Jokowi menjabat hingga 2027, dan 4,5 persen sangat setuju.

Adapun survei digelar selama 6-11 Desember 2021. Survei melibatkan 2.020 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

Survei yang dirilis Charta Politika pada 20 Desember 2021 juga menunjukkan hasil serupa.

Menurut survei, sebanyak 81,7 persen responden setuju pemilu digelar tahun 2024. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya 17,3 persen.

Sejalan dengan temuan tersebut, sebanyak 47,6 persen responden menyatakan tidak setuju Pemilu 2024 ditunda hingga 2027. Hanya 20,4 persen responden yang setuju penundaan pemilu.

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Lalu, 57,9 persen responden mengaku tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hanya 19,8 persen responden yang mengaku setuju.

Adapun survei ini digelar pada 29 November-6 Desember 2021, dengan total 1.200 sampel berusia 17 tahun lebih yang berpartisipasi di seluruh provinsi. Margin of error dalam survei ini di kisaran 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com