Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Pemilu Diundur, AHY: Tidak Logis, Apa Dasarnya?

Kompas.com - 26/02/2022, 14:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai wacana memundurkan pemilu merupakan pemikiran yang tak logis.

Hal itu disampaikan Agus saat melantik anggota DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan Banten, Sabtu (26/2/2022).

“Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya, menurut saya itu pernyataan tidak logis, apa dasarnya?,” sebut Agus.

Agus menuturkan wacana itu telah melanggar konstitusi, dan mestinya semua pimpinan di tingkat pusat hingga daerah harus patuh dengan masa jabatan yang telah ditentukan.

“Demokrat harus tegas apapun pangkat, jabatan dan posisinya hari ini yang dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat, masyarakat yang mana?,” paparnya.

Baca juga: Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah Ngangkat

Ia mempertanyakan narasi memundurkan pemilu seolah-olah dimunculkan karena keinginan masyarakat. Agus mengklaim dirinya tak pernah menemukan aspirasi masyarakat seperti itu.

“Kita keliling ke-34 provinsi, ratusan kabupaten dan kota yang ada masyarakat mengeluh situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada lambat, prioritas tidak jelas, ekonomi masih dirasakan sulit oleh masyarakat,” papar dia.

“Kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang ingin (pemilu) diundur,” sambungnya.

Terakhir Agus menegaskan pihak-pihak yang ingin pemilu diundur hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya mempertahankan kekuasaan.

“Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu, yang jelas itu harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” imbuhnya.

Baca juga: Ketum PAN Setuju Pemilu Perlu Dipertimbangkan untuk Diundur

Diketahui sejumlah pihak mulai memunculkan wacana untuk memundurkan gelaran pemilu 2024.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilu diundur setidaknya 2 tahun.

Ia beralasan usulan itu diberikan untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Sementara itu Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Budiman menyebut usulan itu merupakan aspirasi masyarakat.

Wacana memundurkan pemilu dapat dikaitkan bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo menjabat seusai 2024.

Baca juga: Tolak Wacana Pemilu Diundur, PDI-P: Tak Miliki Landasan Hukum yang Kuat!

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga setuju pemilu 2024 untuk diundur.

Ia beralasan diantaranya karena situasi pandemi masih berlangsung dan butuh perhatian, perekonomian belum stabil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com