Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kudu Insight
Riset dan analisis

Kudu Insight merupakan kolaborasi Kompas.com dan Kudu, periset dan pengolah data. Kudu Insight menyajikan kajian, analisis, dan visualisasi olah data digital atas fenomena dan peristiwa yang mencuat di publik dan ranah digital.

Presidensi G20 Indonesia dan Indeks Persepsi Korupsi dalam 7 Klaster

Kompas.com - 28/02/2022, 11:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Nurvirta Monarizqa, Ingki Rinaldi, & Palupi Annisa Auliani

INDEKS Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) berhubungan secara korelatif dengan Indeks Inovasi Global atau Global Innovation Index (GII), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Global Health Security Index (GHS), dan Renewable Energy Consumption Per Capita (REN).

Kelima indeks tersebut berkaitan erat dengan sejumlah tujuan G20—kelompok yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. Berdasarkan penghitungan korelatif menggunakan lima indeks dimaksud, tujuh klaster negara terbentuk dari keanggotaan G20. Indonesia tergabung dalam satu klaster bersama India, Afrika Selatan, dan China.

Indonesia, sebagai Presidensi G20 pada saat ini memiliki peranan penting dan strategis dalam konteks tersebut. Presidensi merupakan posisi bergilir untuk negara yang ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) berikutnya.

Presidensi G20 Indonesia 2022.DOKUMENTASI G20 INDONESIA 2022 Presidensi G20 Indonesia 2022.

Posisi Presidensi G20 bagi Indonesia berlaku sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima kepada Indonesia dilangsungkan saat KTT G20 di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021.

Baca juga: Terima Presidensi G20, Jokowi Undang Para Pemimpin Dunia ke Bali 2022

Sekilas Presidensi G20 Indonesia

Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah sejak forum tersebut didirikan pada 1999. Dikutip dari laman resmi G20 yang diakses pada Sabtu (26/2/2022) dini hari, negara-negara anggota G20 mewakili 60 persen populasi dan 80 persen produk domestik bruto global.

Masih dikutip dari laman resmi G20, terdapat tiga pilar utama sebagai fokus Indonesia terkait status sebagai Presidensi G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Pilar-pilar tersebut, di antaranya untuk memastikan keadilan akses terhadap vaksin Covid-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif lewat partisipasi UMKM dan ekonomi digital, reformasi perpajakan global, kerja sama lebih kuat dalam memerangi korupsi, pembiayaan infrastruktur, serta mendorong kerja sama internasional yang lebih demokratis dan representatif.

Baca juga: Tantangan Indonesia Menjalankan Presidensi G20

Terdapat dua alur kerja dalam G20, yaitu Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Dikutip dari laman Bank Indonesia yang diakses Sabtu (26/2/2022) dini hari, penamaan Sherpa merujuk ke pemandu pendakian di Nepal, menggambarkan kerja tim Jalur Sherpa adalah membuka jalan menuju penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Jalur Sherpa, sebagaimana dikutip dari pemberitaan di laman G20, terdiri dari sejumlah kelompok kerja (working groups). Masing-masing adalah Kelompok Kerja Kesehatan, Pembangunan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ekonomi Digital, Investasi, Industri dan Perdagangan, Pertanian, Perubahan Iklim dan Lingkungan, Energi, Pemberantasan Korupsi, Pariwisata, serta Pemberdayaan Perempuan.

Fokus Presidensi G20 dan 5 indeks

Tiga pilar utama sebagai fokus Indonesia terkait status sebagai Presidensi G20 dan sejumlah kelompok kerja dalam Jalur Sherpa itu cenderung terkait dengan CPI, GII, HDI, GHS, dan REN.

Pilar arsitektur kesehatan global, misalnya, terkait dengan GHS, pilar transisi energi terbarukan berkaitan dengan REN, pilar transformasi digital terkait dengan GII, sementara Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan CPI.

Adapun Kelompok Kerja Pendidikan, Kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi atau pendapatan kaitannya erat dengan HDI. Bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dipergunakan sebagai indikator penyusun HDI yang mengukur IPM di negara-negara seluruh dunia, termasuk yang menjadi anggota platform multilateral G20.

Baca juga: Mengenal Presidensi G20 Indonesia dan 3 Isu Prioritasnya

Saat ini, terdapat 19 negara ditambah Uni Eropa yang menjadi anggota G20. Termasuk di dalam 19 negara tersebut adalah Jerman, Perancis, dan Italia yang juga merupakan anggota Uni Eropa tetapi memiliki perwakilan sendiri di G20 berdasarkan skala ekonomi yang dimiliki.

Jika tiga negara tersebut dianggap tidak termasuk ke dalam kelompok 19 negara, artinya tinggal ada 16 negara non-Uni Eropa di G20, kemudian ditambahkan dengan 27 negara anggota Uni Eropa, kita mendapatkan total 43 negara bergabung dalam G20. Jumlah total ini sudah mencakup Spanyol yang diundang sebagai tamu tetap.

Masing-masing negara tersebut juga diketahui menjadi obyek dalam pengukuran CPI, GII, HDI, GHS, dan REN. Kudu menganalisis data-data publik tentang CPI, GII, HDI, GHS, dan REN untuk memastikan besaran korelasi dan mengetahui pengelompokan negara anggota G20 dalam klaster tertentu.

Terdapat tujuh klaster yang terbentuk berdasarkan sejumlah kemiripan karakteristik dalam CPI, GII, HDI, GHS, dan REN.

Melacak jejak 5 indeks

Analisis dimulai dengan terlebih dahulu melacak jejak posisi seluruh negara di dalam lima indeks dimaksud. Hal ini merupakan langkah penting untuk memberikan gambaran awal sejauh mana suatu negara mencatatkan peningkatan ataupun penurunan indeks dari tahun ke tahun.

Pelacakan dilakukan sejak pertama kali indeks dimaksud mulai dicatatkan hingga terakhir kali direkam. Ada yang sudah dicatat sejak 1965, ada pula yang baru mulai direkam pada 2019. Adapun catatan terakhir terkait nilai yang dipublikasikan kelima indeks terpantau pada 2021 dan 2019.

 

Terkait dengan naik atau turunnya nilai indeks jika dibandingkan sejak pertama kali data dicatat hingga terakhir kali direkam, data komparasi tiap negara dapat dilihat pada visualisasi di atas.

Adapun lacak jejak kelima indeks tersebut, termasuk definisi dan indikator yang diukur, dapat ditelusuri lewat visualisasi berikut ini:

 

CPI adalah kunci

Setelah menelusuri jejak kelima indeks dimaksud, Kudu menemukan sejumlah penanda dari keterkaitan antara CPI dan empat indeks lainnya. Sejumlah riset terdahulu juga cenderung mengindikasikan hal tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com