Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardani: Salah Nakhoda di Proyek "Rara Jonggrang" IKN Biayanya Besar

Kompas.com - 24/02/2022, 06:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan seksama. Sebab jika salah orang pada proyek ibu kota baru, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar.

Presiden Jokowi memiliki kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara bukan berasal dari kalangan partai politik atau sosok non-parpol.

"Asal parpol atau non parpol nggak masalah. Ini proyek besar dan berisiko. Salah pilih nakhoda cost-nya besar," ujar Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Mardani menyinggung pembiayaan proyek ibu kota baru yang sangat besar.

Baca juga: Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Jokowi Dinilai Sudah Tepat

"Dana negara yang mestinya untuk rakyat sebagian dialihkan untuk proyek ini," sebutnya.

Oleh karena itu, Kepala Otorita IKN yang bertugas untuk menetapkan peraturan penyelenggaraan daerah khusus Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, dinilai harus merupakan sosok mumpuni.

"Yang utama kapasitas dan integritas. Kapasitasnya dua: leadership dan manajerial. Leadership akan memudahkan kolaborasi dan arah pembangunan. Manajerial membuat semua detail. Bisa dikontrol," papar Mardani.

Politikus PKS itu menyebut aspek leadership dan manajerial menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi calon Kepala Otorita IKN Nusantara. Hal ini mengingat proyek pemindahan ibu kota negara yang dinilainya dilakukan dalam waktu serba cepat.

Mardani pun mengumpamakan proyek IKN seperti kisah Rara Jonggrang yang meminta Bandung Bandawasa membangun seribu candi dalam waktu satu malam.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Segera Dilantik Jokowi, Ini Tugas, Masa Jabatan, dan Cara Pengangkatannya

"Proyek semacam Roro Jonggrang karena serba cepat berpeluang tidak berkualitas standar, baik bangunan maupun ekosistemnya," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi bakal melantik Kepala Otorita IKN dalam waktu dekat. Menurut Jokowi, pelantikan bisa saja dilakukan pada minggu depan.

"Secepatnya. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik," kata Jokowi di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Dari berbagai kriteria yang sempat disampaikan Jokowi, muncul sejumlah nama yang dinilai berpeluang menjadi pemimpin daerah ibu kota baru. Apalagi Jokowi juga sebelumnya sempat menyebut sejumlah nama kandidat calon Kepala Otorita IKN.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com