Mardani: Salah Nakhoda di Proyek "Rara Jonggrang" IKN Biayanya Besar

Presiden Jokowi memiliki kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara bukan berasal dari kalangan partai politik atau sosok non-parpol.

"Asal parpol atau non parpol nggak masalah. Ini proyek besar dan berisiko. Salah pilih nakhoda cost-nya besar," ujar Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Mardani menyinggung pembiayaan proyek ibu kota baru yang sangat besar.

"Dana negara yang mestinya untuk rakyat sebagian dialihkan untuk proyek ini," sebutnya.

Oleh karena itu, Kepala Otorita IKN yang bertugas untuk menetapkan peraturan penyelenggaraan daerah khusus Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, dinilai harus merupakan sosok mumpuni.

"Yang utama kapasitas dan integritas. Kapasitasnya dua: leadership dan manajerial. Leadership akan memudahkan kolaborasi dan arah pembangunan. Manajerial membuat semua detail. Bisa dikontrol," papar Mardani.

Politikus PKS itu menyebut aspek leadership dan manajerial menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi calon Kepala Otorita IKN Nusantara. Hal ini mengingat proyek pemindahan ibu kota negara yang dinilainya dilakukan dalam waktu serba cepat.

Mardani pun mengumpamakan proyek IKN seperti kisah Rara Jonggrang yang meminta Bandung Bandawasa membangun seribu candi dalam waktu satu malam.

"Proyek semacam Roro Jonggrang karena serba cepat berpeluang tidak berkualitas standar, baik bangunan maupun ekosistemnya," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi bakal melantik Kepala Otorita IKN dalam waktu dekat. Menurut Jokowi, pelantikan bisa saja dilakukan pada minggu depan.

"Secepatnya. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik," kata Jokowi di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Dari berbagai kriteria yang sempat disampaikan Jokowi, muncul sejumlah nama yang dinilai berpeluang menjadi pemimpin daerah ibu kota baru. Apalagi Jokowi juga sebelumnya sempat menyebut sejumlah nama kandidat calon Kepala Otorita IKN.

Nama-nama yang disebut Jokowi adalah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

Kemudian setelah Jokowi mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN yang ia ingin berlatar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah, beberapa nama lain pun mulai masuk dalam bursa calon pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat nama yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Namun kini Jokowi punya kriteria baru untuk sosok Kepala Otorita IKN, yaitu tokoh non-parpol.

Dari nama-nama yang sempat beredar, hanya Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyana yang bukan berasal dari partai politik.

Jika semua kriteria yang pernah disampaikan Jokowi digabungkan, Ridwan Kamil punya peluang paling besar. Sebab ia pernah memimpin daerah, berlatar belakang arsitek, dan bukan kader partai.

Meski begitu, muncul nama baru, yakni pelaksana tugas Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bambang Susantono yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat Kepala Otorita IKN Nusantara.