Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/02/2022, 19:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai, keputusan Presiden Joko Widodo untuk memilih calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dari kalangan nonpartai politik sudah tepat.

Kriteria ini penting untuk meminimalisasi unsur politik dalam proyek pembangunan ibu kota negara.

"Lebih tepat jika kepala otoritas di awal periode pembangunan 20222-2024, 2025-2030 atas pertimbangan teknis dan berasal nonparpol," kata Nirwono kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Tahapan Pembangunan di IKN Butuh Waktu Sampai 2045

Namun demikian, menurut Nirwono, kriteria nonpartai saja tidak cukup. Ada sejumlah parameter lainnya yang penting dipertimbangkan, apalagi jika Jokowi ingin pemindahan ibu kota dimulai tahun 2024.

Nirwono mengatakan, calon Kepala Otorita IKN harus memahami perencanaan IKN dari awal, sehingga sudah menguasai detail pelaksanaan pembangunan ibu kota negara.

Pemimpin ibu kota negara baru juga harus mengenal dan menguasai lokasi, serta memahami adat istiadat hingga sosial budaya masyarakat sekitar IKN.

Oleh karenanya, alih-alih menunjuk kader partai politik, akan lebih tepat jika presiden memilih sosok yang memahami pembangunan infrastruktur secara teknis.

"Untuk periode awal 2022-2024, 2025-2030, akan lebih tepat presiden menunjuk langsung Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR yang sudsh bertugas sejak 2019, yang juga Ketua Sayembara Gagasan Desain IKN, yang tengah menyiapkan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan," ujar Nirwono.

Baca juga: Bocoran Jokowi soal IKN, Nama Kepala Otorita hingga Nilai APBN yang Dipakai

Nirwono menilai, nama-nama yang beredar sejak kemarin belum ada yang cocok untuk duduk di kursi Kepala Otorita IKN.

Beberapa nama itu, kata dia, lebih tepat untuk ditugaskan memimpin ibu kota negara baru periode 2030-2035, 2035-2040, dan 2040-2045.

Sebab, pada periode tersebut, sudah mulai dilakukan pemindahan pemerintah pusat, termasuk para ASN, ke kawasan ibu kota baru. Dengan demikian, dibutuhkan figur yang mampu memimpin pemerintahan daerah khusus IKN.

"Karena sudah mulai ada penghuni, menjalin kerja sama dengan pemda provinsi di Kalimantan dan kota/kabupaten sekitar IKN, mengundang investor dalam dan luar negeri, serta mempercepat pengembangan kawasan IKN," kata Nirwono.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi bakal melantik Kepala Otorita IKN dalam waktu dekat. Menurut Jokowi, pelantikan bisa saja dilakukan pada minggu depan.

"Secepatnya. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik," kata Jokowi di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Kepala Otorita IKN Segera Dilantik Jokowi, Ini Tugas, Masa Jabatan, dan Cara Pengangkatannya

Presiden sempat mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN yang ia inginkan berlatar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat nama yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Namun, awal Maret 2020 Jokowi juga sempat mengungkap sejumlah nama potensial Kepala Otorita IKN.

Nama-nama tersebut yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

Baca juga: Jokowi: Kepala Badan Otorita IKN Mungkin Dilantik Minggu Depan, dari Nonpartai

Terbaru, Jokowi mengatakan, Kepala Otorita IKN yang akan ia tunjuk bukan berasal dari kalangan partai politik.

Dari nama-nama yang sempat beredar, hanya Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyana yang bukan berasal dari parpol.

Meski begitu, muncul nama baru, yakni pelaksana tugas Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bambang Susantono.

Namun, jika semua kriteria yang pernah disampaikan Jokowi digabungkan, Ridwan Kamil punya peluang paling besar. Sebab ia pernah memimpin daerah, berlatar belakang arsitek, dan bukan kader partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Jaksa: Teriakan Sambo 'Cepat Kau Tembak' Bukan Paksaan untuk Bharada E

Jaksa: Teriakan Sambo "Cepat Kau Tembak" Bukan Paksaan untuk Bharada E

Nasional
Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Nasional
Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Nasional
DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Nasional
Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Nasional
Isu 'Reshuffle' Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Isu "Reshuffle" Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Nasional
Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Nasional
Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Para Terdakwa Manfaatkan Celah Hukum

Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Para Terdakwa Manfaatkan Celah Hukum

Nasional
Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.