Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran sejumlah uang dari pengaturan proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan, tahun 2011-2016.

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui pemeriksaan 13 orang saksi di Mapolres Pulau Buru, Senin (24/1/2022).

"Para saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pengaturan berbagai proyek dan adanya aliran sejumlah uang atas pengaturan dimaksud oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).

Adapun 13 saksi yang diperiksa adalah Kepala Bidang Cipta Karya tahun 2014-2016, Adrian Maun; PPK pada Dinas PU Buru Selatan tahun 2014, Agus Mahargianto; PNS Balai Pelaksanaan Jalan XVI Ambon, Ajid Kunio dan Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Buru Selatan 2011-2016, Alexander Torry.

Baca juga: Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Selain itu, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Buru Selatan, Cornes A Sahetapy; PNS bernama Evi Rosalina; Kepala Bidang pada Bappeda dan Litbang Buru Selatan tahun 2019-sekarang, Gregorius Yosep Torted dan Direksi PT Dharma Bakti Abadi, Hongdiyanto Silvia.

Kemudian, Staf Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Buru Selatan dari tahun 2012-sekarang, Ilyas Akbar Wael; Kabid Bina Marga Dinas PU Buru Selatan, Joseph A M Hungan; pihak swasta, Liem Sin Tong; Direktur CV Fajar Mulia, Markus Kwelju.

Anggota Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan tahun 2012, Rajab Letetuny juga turut diperiksa penyidik KPK.

Selain 13 saksi itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bendahara BPKAD Buru Selatan 2010-sekarang,  Gamar The. Namun, tidak hadir dan diketahui telah meninggal dunia.

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah meninggal dunia," kata Ali.

Hingga kini, KPK masih terus mengusut dugaan korupsi terkait proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Lembaga antikorupsi itu belum menyampaikan penjelasan terkait kronologi perkara hingga siapa saja pihak-pihak yang dijadikan sebagai tersangka.

Hal itu baru akan disampaikan kepada publik saat dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Baca juga: KPK Amankan Dokumen Aliran Dana Saat Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan

KPK masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan perbuatan pidana dari para pihak.

Lembaga antirasuah itu juga akan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk membuat terangnya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

“KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini kepada publik dan berharap publik juga turut membantu mengawasi perkara ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan dalam penanganan perkara,” ujar Ali.