Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Hukuman Mati, Herry Wirawan Juga Dituntut Kebiri Kimia, Apa Itu?

Kompas.com - 12/01/2022, 07:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung, tak hanya dituntut hukuman mati.

Jaksa penuntut umum (JPU) juga menuntut Herry dijatuhi hukuman kebiri kimia. Selain itu, jaksa menuntut supaya identitas guru pesantren itu disebarluaskan.

Hal ini untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan pelaku kejahatan serupa lainnya.

"Kami juga menjatuhkan atau meminta kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas agar disebarkan, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana usai sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Desakan Hukuman Maksimal bagi Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santriwati di Bandung

Oleh jaksa, tuntutan hukuman itu dinilai telah sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sebagaimana diketahui, Herry memerkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di gedung yayasan pesantren, hotel, dan apartemen.

Peristiwa itu berlangsung selama lima tahun selama 2016-2021. Hal ini menyebabkan belasan perempuan di bawah umur mengandung, ada pula yang telah melahirkan.

Oleh Herry, anak-anak yang dilahirkan dari para korbannya diakui sebagai yatim piatu. Bahkan, anak-anak itu dijadikan alat oleh Herry untuk meminta dana kepada sejumlah pihak.

Lantas, apa yang dimaksud dengan hukuman kebiri kimia?

Ketentuan tentang hukuman kebiri kimia dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 khususnya Pasal 81 Ayat (7).

Hukuman kebiri kimia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. PP itu diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020.

Pasal 1 angka 2 PP tersebut menjelaskan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

"Sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi," lanjutan pasal tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com