Kompas.com - 10/01/2022, 15:08 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan anggota penyelenggara pemilu harus inovatif menghadapi Pemilu Serentak 2024 yang kompleks.

Ia berharap DPR dan pemerintah tidak salah pilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027.

"Juga dibutuhkan personel-personel yang bisa melakukan inovasi menghadapi kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Khoirunnisa saat dihubungi, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Timsel Anggota KPU-Bawaslu Diminta Pilih Nama yang Punya Integritas dan Kompetensi

Saat ini, tim seleksi telah menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, daftar nama itu akan diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan, hingga akhirnya dipilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu.

Khoirunnisa berharap uji kepatuan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 24 calon nama anggota KPU dan Bawaslu dilaksanakan secara terbuka.

Baca juga: Timsel Laporkan 24 Nama Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos ke Jokowi

Selain itu, dia berharap publik dilibatkan untuk memberikan masukan terkait rekam jejak para calon anggota.

"Harapannya adalah prosesnya terbuka dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan terkait rekam jejak para calon ini," ujarnya.

Khoirunnisa mengamini lobi-lobi antara calon anggota dengan partai politik tak bisa dihindari. Namun, dia menegaskan, jangan sampai ada transaksi politik dalam pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Karena taruhannya terlalu besar untuk Pemilu 2024," ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Nasional
Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Nasional
Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Nasional
Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Nasional
PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Kenakan Baju Adat Toba Selama Berkegiatan di Medan

Jokowi Kenakan Baju Adat Toba Selama Berkegiatan di Medan

Nasional
Epidemiolog Sebut Penerapan PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1 sebagai Langkah yang Tepat

Epidemiolog Sebut Penerapan PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1 sebagai Langkah yang Tepat

Nasional
Didampingi Bobby Nasution, Jokowi Canangkan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan

Didampingi Bobby Nasution, Jokowi Canangkan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan

Nasional
DPR dan Pemerintah Diminta Tak Abaikan Partisipasi Bermakna dalam Membahas RKUHP

DPR dan Pemerintah Diminta Tak Abaikan Partisipasi Bermakna dalam Membahas RKUHP

Nasional
RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Nasional
Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.