Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tes Wawancara Calon Anggota KPU-Bawaslu Dinilai Bermasalah

Kompas.com - 02/01/2022, 11:43 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Ihsan Maulana menilai ada empat permasalahan serius dalam pelaksanaan tes wawancara anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan yang diselenggarakan pada 26-30 Desember 2021.

Ihsan mengapresiasi keterbukaan tim seleksi yang menyiarkan secara langsung tes wawancara melalui Youtube.

Namun, dia mengatakan ada beberapa kebijakan dan tindakan anggota timsel selama proses wawancara yang dapat menjauhkan dari upaya menghasilkan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Baca juga: Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

"Setidak-tidaknya terdapat empat permasalahan serius yang dianggap menyimpang selama proses wawancara berlangsung," ujar Ihsan dalam keterangan pers, Minggu (2/1/2022).

Pertama, kata Ihsan, timsel tidak berimbang dengan berlebihan memuji calon tertentu. Ihsan menyinggung nama Bahtiar, sekretaris timsel yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. 

Ia menganggap Bahtiar menunjukan kecenderungan pilihan kepada calon tertentu dengan memuji hal yang tidak berkaitan dengan pendalaman kapasitas dan integritas calon.

"Jika memang pujian tersebut bagian dari strategi mendalami calon, seharusnya juga dilakukan secara merata kepada calon-calon yang lain. Apalagi terdapat berbagai kerja sama yang pernah dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun dengan calon bersangkutan sebagaimana diakui Dirjen," tuturnya.

Kedua, timsel tidak mendalami isu krusial kepemiluan. Menurut Ihsan, dalam melakukan pendalaman terhadap peserta, timsel tidak menggali lebih dalam melalui pertanyaan lebih teknis kepemiluan, seperti soal pemutakhiran daftar pemilih dan refleksi Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

"Padahal pendalaman terhadap isu kepemiluan penting untuk memastikan kapasitas calon terkait isu pemilu, kepemiluan, dan demokrasi," kata dia.

Ketiga, lanjut Ihsan, timsel terkesan menyudutkan calon tertentu lewat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada calon anggota.

Keempat, beberapa calon tertentu terkesan tidak kompeten dalam isu kepemiluan. Padahal, menurut Ihsan, calon anggota yang lolos hingga ke tahap III semestinya memiliki kemampuan dan pengetahuan soal kepemiluan yang baik.

Baca juga: Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Gelar Sosialisasi Teknis Tes Kesehatan-Wawancara

Ihsan berharap, catatan koalisi ini dapat membantu timsel calon anggota KPU-Bawaslu yang independen dan berintegritas.

"Sebab bukan tidak mungkin dalam masa pandemi dan keserentakan pemilu, tantangan demokrasi kian berat," ujar Ihsan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com