Walhi Sebut Klaim Jokowi soal Deforestasi hingga Karhutla Tak Sesuai Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lingkungan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021).

“Beberapa hari terakhir, statement presiden dan Menteri LHK membuat riuh diskursus publik,” tulis Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu A Perdana dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Walhi berpendapat, klaim Jokowi soal deforestasi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbanding terbalik dengan fakta.

Menurut Walhi, berdasarkan catatan KLHK, deforestasi terselubung melalui izin pinjam pakai kawasan hutan masih terjadi, dengan rincian untuk tambang 117.106 hektare dan nontambang 14.410 hektare.

Baca juga: Walhi Harap Pernyataan Jokowi soal Deforestasi Turun Seindah Implementasi Regulasi yang Dibuat

Selanjutnya, berdasarkan data audit BPK tahun 2019, dari 6 provinsi di Indonesia, masih ada sekitar 2.749.453 hektare perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan tidak sah.

Namun, menurut Walhi, melalui omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah justru melakukan pemutihan kejahatan korporasi.

“Atas nama keterlanjuran diberikan waktu 3 tahun untuk penyelesaian keterlanjuran kebun kelapa sawit,” kata Wahyu.

Walhi mencatat, dari citra satelit LAPAN, masih ada 17.801 hotspot.

Kemudian, berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2021, ada 229 hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.

Tahun 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, di mana 1,3 juta Hektare atau 82 persen terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

“Ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai wilayah hutan dan wilayah adat,” tulisnya.

Baca juga: Di Forum KTT Iklim, Jokowi Pamerkan Rencana Restorasi 64.000 Hektar Hutan Mangrove

Terkait ekosistem gambut, berdasarkan data BNPB terkait perbandingan tahun 2019 dan 2020, secara nasional angka kejadian banjir meningkat, dari 784 menjadi 1.518.

Walhi kemudian menyoroti adanya kebijakan peningkatan target produksi batubara pada 2021. Tahun sebelumnya target produksi sebesar 550 juta ton, kini meningkat jadi 625 juta ton.

Jika target ditambah, menurut Walhi, akan semakin banyak tambang dibuka dan berpotensi meningkatkan risiko ancaman iklim dan lingkungan hidup.

Kemudian, dalam dokumen RUPTL PLN Tahun 2021-2030, menyebutkan rencana membangun PLTU batubara dengan kapasitas 13,8 GW.