Kompas.com - 30/09/2021, 16:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ingin 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tetap dapat bekerja dan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK.

Adapun 57 pegawai nonaktif KPK itu akan diberhentikan per hari ini. Belakangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan rencananya untuk merekrut mereka sebagai ASN Polri.

"Kami bukan mengemis untuk meminta 57 ini disalurkan jadi ASN di tempat lain, tapi kami tetap konsisten meminta bahwa 57 teman-teman ini harus dikembalikan kepada posisi semulanya, karena pemecatan dan pemberhentian melanggar aturan-aturan yang ada," kata Abraham, saat berorasi dalam aksi di Gedung ACLC, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Pegawai KPK yang Dipecat Deklarasikan Indonesia Memanggil 57 Institute

Abraham menilai 57 pegawai tersebut merupakan pejuang pemberantasan korupsi yang selama ini menjaga integritas kelembagaan KPK.

Menurut dia, mereka telah mendedikasikan diri untuk selalu memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Roda pemberantasan korupsi selama ini masih terus berjalan karena adanya kontribusi yang begitu besar dari 57 teman-teman yang disingkirkan dan diberhentikan pada hari ini," ujarnya.

Ia mengaku sedih atas pemberhentian dari 57 pegawai tersebut. Abraham yakin, pemecatan itu akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi.

"Hari ini saya sebenarnya sedih karena saya meyakini agenda pemberantasan korupsi kalau tinggal oleh teman-teman 57 ini akan berhenti di tengah jalan. Itu keyakinan saya," tuturnya.

Selain itu, Abraham mengungkapkan harapan agar Presiden Joko Widodo segera bersikap atas polemik pemecatan 57 pegawai KPK.

"Kita berharap bahwa Presiden RI, Pak Jokowi, untuk mengambil alih kewenangan ini untuk mengangkat kembali dan merehabilitasi harkat martabat 57 teman-teman pejuang ini," kata Abraham.

Baca juga: Polri-BKN Rumuskan Mekanisme Perekrutan 57 Pegawai KPK yang Dipecat

Aksi tersebut digelar tepat pada hari terakhir 57 pegawai nonaktif itu bekerja di KPK. Hadir pula, sejumlah mantan pimpinan KPK, antara lain Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.

Mereka berjalan kaki dari Gedung Merah Putih KPK, Jalan Persada Kuningan, Jakarta menuju Gedung ACLC KPK, Jalan Haji Rasuna Said.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait rencana perekrutan pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Menurut Listyo, Polri membutuhkan kontribusi pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.