Salin Artikel

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Kami Tak Minta Mereka Disalurkan Jadi ASN di Tempat Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ingin 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tetap dapat bekerja dan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK.

Adapun 57 pegawai nonaktif KPK itu akan diberhentikan per hari ini. Belakangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan rencananya untuk merekrut mereka sebagai ASN Polri.

"Kami bukan mengemis untuk meminta 57 ini disalurkan jadi ASN di tempat lain, tapi kami tetap konsisten meminta bahwa 57 teman-teman ini harus dikembalikan kepada posisi semulanya, karena pemecatan dan pemberhentian melanggar aturan-aturan yang ada," kata Abraham, saat berorasi dalam aksi di Gedung ACLC, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Abraham menilai 57 pegawai tersebut merupakan pejuang pemberantasan korupsi yang selama ini menjaga integritas kelembagaan KPK.

Menurut dia, mereka telah mendedikasikan diri untuk selalu memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Roda pemberantasan korupsi selama ini masih terus berjalan karena adanya kontribusi yang begitu besar dari 57 teman-teman yang disingkirkan dan diberhentikan pada hari ini," ujarnya.

Ia mengaku sedih atas pemberhentian dari 57 pegawai tersebut. Abraham yakin, pemecatan itu akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi.

"Hari ini saya sebenarnya sedih karena saya meyakini agenda pemberantasan korupsi kalau tinggal oleh teman-teman 57 ini akan berhenti di tengah jalan. Itu keyakinan saya," tuturnya.

Selain itu, Abraham mengungkapkan harapan agar Presiden Joko Widodo segera bersikap atas polemik pemecatan 57 pegawai KPK.

"Kita berharap bahwa Presiden RI, Pak Jokowi, untuk mengambil alih kewenangan ini untuk mengangkat kembali dan merehabilitasi harkat martabat 57 teman-teman pejuang ini," kata Abraham.

Aksi tersebut digelar tepat pada hari terakhir 57 pegawai nonaktif itu bekerja di KPK. Hadir pula, sejumlah mantan pimpinan KPK, antara lain Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.

Mereka berjalan kaki dari Gedung Merah Putih KPK, Jalan Persada Kuningan, Jakarta menuju Gedung ACLC KPK, Jalan Haji Rasuna Said.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait rencana perekrutan pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Menurut Listyo, Polri membutuhkan kontribusi pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/16570001/57-pegawai-kpk-dipecat-abraham-samad-kami-tak-minta-mereka-disalurkan-jadi

Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke