Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga tengah gencar mencanangkan tiga program tersebut.

Salah satunya dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Kemudian, pihaknya turut menggerakkan perikanan budi daya terukur untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat.

Baca juga: Untuk Mencapai Indonesia Emas 2045, Menurut Mahfud MD Ini yang Harus Dibenahi

Selain itu, ada juga pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah Indonesia.

Implementasi ketiga program tersebut dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan SDKP melalui penerapan ekonomi biru.

Harapannya, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memberikan peluang untuk bisnis ke depan.

Ekonomi biru

Lebih lanjut, tren dunia mengarah pada penguatan ekonomi biru. Pembangunan kelautan dan perikanan perlu disilangkan dengan pendekatan ekonomi, ekologi, dan politik.

Ketiga pendekatan yang terintegrasi ini mengimbangi arus derasnya kepentingan ekonomi. Bila berdasar pada sains semata maka akan terjadi ketidakadilan, sedangkan bila berdasar politik semata akan terjadi ketidakakuratan.

Baca juga: Menteri Trenggono Dorong Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian KP Jadi Entrepreneur

Sebagai jalan tengah, pengembangan kelautan dan perikanan tidak berpihak kepada user maupun sains semata, tetapi juga dimensi politik.

Maka kompromi-kompromi juga harus dilakukan. Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan juga sangat membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

Peran inovasi kelautan dan perikanan, yaitu mendukung optimalisasi pemanfaatan, meningkatkan nilai tambah, mendukung konservasi biodiversitas, meningkatkan nilai aset, serta mendukung terwujudnya ekonomi biru.

Pada kesempatan itu, dirumuskan pula dinamika kebijakan dan isu pembangunan kelautan dan perikanan telah terakomodasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi.

Namun, renstra tersebut sering tidak mudah diterapkan secara konsisten karena beberapa faktor, seperti adanya revisi renstra, isu-isu kontemporer yang perlu segera direspon, arahan kebijakan tertentu dalam periode berjalannya sebuah renstra, dan pengetatan anggaran.

Baca juga: Lindungi RI dari llegal Fishing, Kementerian KP Latih Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah

Mekanisme tersebut membutuhkan senjang waktu dan ketersediaan SDM untuk dapat merespon isu-isu pembangunan kelautan dan perikanan.