Wapres: Perlu Pemutakhiran Data KPM untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Kompas.com - 29/09/2021, 11:44 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu (29/9/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu (29/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM) diperlukan untuk menjangkau sasaran yang tepat dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, Rabu (29/9/2021).

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang penanganan kemiskinan ekstremnya diprioritaskan pada tahun 2021.

Baca juga: Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

"Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data KPM bantuan sosial tunai tersebut," kata Ma'ruf dalam arahannya.

Secara khusus, Ma'ruf pun meminta Gubernur Ridwan Kamil dan bupati lima kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021 di Jawa Barat segera memastikan data dan informasi KPM-nya.

Kelima bupati itu, yakni Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang. Baik Ridwan Kamil maupun para bupati hadir dalam rapat itu. 

Hal tersebut supaya masyarakat yang tergolong kelompok miskin ekstrem dapat benar-benar menerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan untuk itu.

"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukan merupakan isu utama.

Menurut dia, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.