Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa persoalan utama pengurangan kemiskinan ekstrem bukan terletak pada anggaran.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat beserta 35 Bupati dari 7 Provinsi wilayah prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, Selasa (28/9/2021).

"Persoalan utama pengurangan kemiskinan ekstrem bukan pada anggaran. Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem sudah cukup besar.

Anggaran untuk tahun 2021 tersebut tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Anggaran tersebut terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program atau kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi serta program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

“Saya meminta kepada para Gubernur dan Bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga, termasuk memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, serta pelibatan pihak non pemerintah,” kata dia.

Baca juga: Bupati Lamongan Ditantang Mendes Berantas Kemiskinan Ekstrem, Bilang: Kami Siap 0 Persen Warga Miskin Pada 2024

Ma'ruf juga meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan kabupaten lebih aktif mengoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.

Dengan demikian, maka sasaran untuk memberantas kemiskinan ekstrem pun dapat tercapai.

Adapun pada tahun 2021, pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa.

Hal tersebut berarti, pada tahun 2021 penanganan kemiskinan ekstrem akan menyasar 2,1 juta jiwa atau 899.000 rumah tangga.

Adapun ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.