Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Kompas.com - 21/09/2021, 10:00 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, ada 19.967 penyelenggara negara yang belum melengkapi kekurangan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, angka 19.967 itu berasal dari total 377.344 penyelenggara yang merupakan wajib lapor LHKPN.

“Kami mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum menyampaikan, agar segera melengkapinya,” ujar Ipi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Penyelenggara Negara Bisa Bohong soal Harga Kendaraan di LHKPN? Ini Kata KPK

Ipi mengatakan, LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi.

Hal itu, sebagaimana Peraturan Komisi No 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Selain itu, ujar Ipi, surat kuasa yang ditandatangani oleh penyelenggara negara, pasangan, dan juga anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan penyelenggara negara merupakan salah satu dokumen yang wajib diserahkan sebagai kelengkapan LHKPN.

Baca juga: Ada Kepala Sekolah dan Wakil Camat dalam Daftar Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK

Lebih lanjut, Ipi menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan LHKPN-nya tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2021.

"Atas laporan tersebut, KPK telah melakukan proses verifikasi dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi," ucap dia.

Menurut Ipi, saat ini LHKPN Tito masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan dan belum dapat diumumkan.

KPK, kata dia, telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut.

"Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama," ucap Ipi

"KPK mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap," tutur dia.

Baca juga: 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan

Untuk diketahui, dalam situs elhkpn.kpk.go.id milik KPK Mendagri Tito Karnavian terakhir kali melaporkan LHKPN-nya pada 2019 lalu.

Laporan ke KPK itu merupakan laporan tahun pertama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan Biar Ketemu Mereka Dulu

Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan Biar Ketemu Mereka Dulu

Nasional
Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com