KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, angka 19.967 itu berasal dari total 377.344 penyelenggara yang merupakan wajib lapor LHKPN.

“Kami mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum menyampaikan, agar segera melengkapinya,” ujar Ipi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Ipi mengatakan, LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi.

Hal itu, sebagaimana Peraturan Komisi No 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Selain itu, ujar Ipi, surat kuasa yang ditandatangani oleh penyelenggara negara, pasangan, dan juga anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan penyelenggara negara merupakan salah satu dokumen yang wajib diserahkan sebagai kelengkapan LHKPN.

Lebih lanjut, Ipi menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan LHKPN-nya tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2021.

"Atas laporan tersebut, KPK telah melakukan proses verifikasi dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi," ucap dia.

Menurut Ipi, saat ini LHKPN Tito masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan dan belum dapat diumumkan.

KPK, kata dia, telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut.

"Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama," ucap Ipi

"KPK mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap," tutur dia.

Untuk diketahui, dalam situs elhkpn.kpk.go.id milik KPK Mendagri Tito Karnavian terakhir kali melaporkan LHKPN-nya pada 2019 lalu.

Laporan ke KPK itu merupakan laporan tahun pertama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.