Kemenkumham Diminta Ciptakan Terobosan Tuntaskan Persoalan Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menciptakan terobosan baru untuk memperbaiki kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Hal tersebut dinilai lebih penting daripada mendesak Yasonna mundur dari kursi jabatannya sebagai Menkumham atas tragedi kebakaran yang merenggut 44 nyawa narapidana.

"Saya kira orang yang mengajukan (mundur) rasional juga. Tetapi saya berpendapat dari sisi aspek lainnya, bahwa akan jauh lebih baik kalau misalnya mundur, apakah itu solusi?" kata Emrus dalam diskusi virtual bertajuk Misteri Tragedi Lapas Tangerang, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: Anggota Komisi III Sebut DPR Akan Panggil Menkumham untuk Evaluasi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Ia menyoroti permintaan maaf yang disampaikan Yasonna atas tragedi kebakaran lapas merupakan bentuk empati tan tanggung jawab.

Menurut dia, dengan meminta maaf, Yasonna mengakui ada kekurangan dalam manajemen pengelolaan lapas.

"Tetapi jauh lebih baik kalau misalnya Menkumham, dan Dirjen Pas melakukan terobosan-terobosan baru," ucapnya.

Pasalnya, ia menyebut kondisi manajemen lapas yang kurang baik itu sudah lama terjadi. Tidak hanya pemerintahan saat ini, melainkan terjadi juga di pemerintahan sebelumnya.

Oleh sebab itu, Emrus berpandangan, insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang seharusnya bisa menjadi pintu masuk perbaikan pengelolaan lapas sesegera mungkin.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang menjadi persoalan bersama, tidak hanya Menkumham maupun Dirjen Pas.

"Ini persoalan negara, tidak sekadar boleh kita limpahkan kepada Menteri, Dirjen atau orang yang ada di situ," ujarnya.

Untuk itu, ia juga mempertanyakan sikap DPR ketika melakukan kunjungan kerja dengan pemerintah ke lapas-lapas di Indonesia.

Dia mempertankan DPR tidak menyampaikan kritik sekaligus solusi untuk perbaikan lapas.

Emrus menilai, kebakaran Lapas Kelas I Tangerang merupakan korban koordinasi komunikasi antara legislatif dan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik.

"Saya yakin betul, teman-teman DPR berkunjung ke lapas-lapas lain. Persoalan-persoalan seperti ini banyak, salah satu di antaranya sudah menjadi suatu hal yang biasa kita dengar, overcapacity," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengutarakan pendapat serupa dengan Emrus.