Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Sebut DPR Akan Panggil Menkumham untuk Evaluasi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Kompas.com - 12/09/2021, 12:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Eva Yuliana mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk meminta penjelasan atas insiden terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9/2021).

Menurut dia, nampaknya akan ada evaluasi besar-besaran dari Komisi III terhadap Menkumham maupun Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Reynhard Silitonga atas kebakaran Lapas Tangerang.

"Tentu (evaluasi) karena ini kan menjadi persoalan besar yang kemudian kita harus berduka ya dengan meninggalnya saudara kita warga binaan yang jumlahnya terakhir ada 44 meninggal," kata Eva dalam diskusi virtual Medcom.id bertajuk Misteri Tragedi Lapas Tangerang, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: Temuan Komnas HAM, Ada Akses Ponsel ke Napi Lapas Kelas I Tangerang

Kendati demikian, Eva tak menampik bahwa setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat di Komisi III dengan Menkumham selalu ada pembahasan soal lapas.

Menurut dia, dalam setiap rapat, persoalan yang dibahas terkait lapas adalah kelebihan kapasitas hunian. Hal tersebut diakuinya sudah menjadi masalah klasik yang terus dibahas dalam rapat.

"Over kapasitas itu, penyelesaiannya tidak hanya dalam satu kali langkah. Karena persoalan ini menjadi persoalan yang sangat kompleks ketika kita akan mencari jalan keluar over kapasitas ini," ujarnya.

Selain itu, Eva juga mengungkapkan bahwa mayoritas lapas di Indonesia memang tidak layak huni.

Artinya, kata dia, lapas-lapas di Indonesia justru cukup memprihatinkan sebagai tempat membina narapidana.

Baca juga: Komnas HAM: Lapas Kelas I Tangerang Tak Manusiawi dan Tidak Layak dari Segi Keamanan

Eva pun menyinggung anggaran yang diperuntukkan terhadap lapas seharusnya digunakan untuk membuat tempat yang layak.

"Layak secara manusiawi dan kemudian fasilitasnya. Sampai makanan pun kita juga berharap itu makanan yang layak," tutur dia.

Berdasarkan pengakuan Eva, pihaknya di Komisi III selalu mendorong kepada Menkumham dan Dirjen Pas terkait kelayakan lapas pada saat kunjungan kerja (kunker).

Kemudian, terkait masalah kelebihan muatan lapas, Eva mendorong adanya solusi cepat agar kejadian-kejadian buruk atau tragedi tidak kembali terjadi.

Menurutnya, solusinya tidak hanya selesai dengan cara menggunakan anggaran untuk menambah lapas baru.

Sebaliknya, persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana merancang aturan baru berupa revisi undang-undang seperti Rancangan Undang-undang Narkotika dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan.

Baca juga: Polisi: Akan Ada Tersangka dalam Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

"Makanya kita berharap itu segera ada permintaan dari pemerintah untuk kita segera menyelesaikan. Kami sudah menunggu untuk itu," ungkapnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa RUU Narkotika dan RUU Pemasyarakatan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR tahun 2021.

Oleh karenanya, Komisi III disebut menunggu keseriusan pemerintah untuk kembali melanjutkan pembahasan dua RUU tersebut sebagai salah satu solusi mengatasi over kapasitas dan persoalan lainnya di lapas.

"Kita menunggu pemerintah, kapan kemudian kita saatnya membahas dan menyelesaikan, mengesahkan. Karena kalau tidak dengan permintaan dari pemerintah itu kita tidak bisa berbuat apapun juga," pesan Eva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com