Kompas.com - 30/08/2021, 12:13 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di sela kunjungan ke tempat isolasi terpusat pasien Covid-19 di Kota Blitar, Minggu (29/8/2021) Dok. Polres Blitar KotaMenko PMK Muhadjir Effendy di sela kunjungan ke tempat isolasi terpusat pasien Covid-19 di Kota Blitar, Minggu (29/8/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan tidak ada masyarakat yang berhak tetapi tak mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam kunjungannya ke Kota Blitar, Minggu (29/8/2021).

"Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang enggak kebagian nanti saya catat biar segera ditangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak tapi tidak dapat," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Mensos Risma: Berkas Aduan Bansos Tiap Hari Bisa Capai Setengah Meter

Muhadjir mengakui, penyaluran bansosmasih terdapat kendala terkait dengan data penerima dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun dalam hal bentuk bansos yang diberikan, pemerintah telah berupaya membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis.

Mulai dari program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang diberikan reguler, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila dirasa belum cukup, ada anggaran dari pemprov yang dialokasikan dari refocusing anggaran. Dana yang bisa dikucurkan ke kabupaten/kota itu bisa menutupi BST. 

"Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," ucap Muhadjir.

Baca juga: Soal Pungli Bansos, Kadinsos Kota Tangerang Salahkan Warga yang Terpaksa Beri Duit ke Oknum

Pada kunjungan tersebut, Muhadjir dan rombongan juga turut membagikan sembako kepada masyarakat.

Sembako tersebut merupakan bantuan dari sumbangan gaji para pegawai Kemenko PMK, termasuk dari Muhadjir sendiri.

Dalam sumbangan tersebut, Muhadjir berkontribusi dengan memberikan seluruh gajinya sejak bulan Juli sebesar hampir Rp 70 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.