Kompas.com - 30/08/2021, 12:03 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan perpanjangan PPKM dengan sejumlah daerah yang kini turun level hingga 30 Agustus 2021, Senin (23/8/2021). YouTube/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat mengumumkan perpanjangan PPKM dengan sejumlah daerah yang kini turun level hingga 30 Agustus 2021, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Wakil Menteri.

Dilihat pada laman resmi Sekretariat Negara, Perpres Nomor 77 Tahun 2021 diteken Presiden pada 19 Agustus 2021.

Aturan itu merupakan bentuk perubahan kedua atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012.

Melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2021, Presiden menetapkan uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya. Besaran uang yang diberikan senilai Rp 580 juta untuk satu periode masa jabatan.

Baca juga: Selain di Kemenpan-RB, Ini Kursi Wakil Menteri yang Masih Kosong

"Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 8 Ayat (1) Perpes).

"Uang penghargaan bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 580.454.000,00 untuk 1 periode masa jabatan Wakil Menteri," bunyi Ayat (2) pasal yang sama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketentuan tersebut merupakan bentuk perubahan Pasal 8 dari aturan yang lama atau Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Pada perpres terdahulu disebutkan bahwa wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun atau pesangon.

"Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri," demikian bunti Pasal 8 Perpres Nomor 60 Tahun 2012.

Baca juga: Perombakan Menteri dan Wakil Menteri yang Tak Sepaket...

Selain perubahan pada Pasal 8, pada perpres hasil revisi atau Perpres Nomor 77 Tahun 2021 disisipkan 4 pasal tambahan.

Pertama, pada Pasal 8A Ayat (1) dikatakan bahwa besaran uang penghargaan yang diterima wakil menteri memperhitungkan masa jabatannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.