Kompolnas Dukung Penegakan Hukum terhadap Muhammad Kece dan Yahya Waloni

Kompas.com - 30/08/2021, 11:33 WIB
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKomisioner Kompolnas, Poengky Indarti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendukung upaya penegakan hukum terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama, Yahya Waloni dan Muhammad Kasman alias Muhammad Kece.

Poengky meminta penyidik Bareskrim Polri mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kompolnas menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri kepada Muhammad Kece dan Yahya Waloni," ujar Poengky, melalui keterangan pers, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Polri Tegaskan Tak Akan Gunakan Restorative Justice dalam Tangani Kasus Muhammad Kece

Poengky mengatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus diiringi dengan kebijaksanaan.

Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh dilakukan sewenang-wenang yang mencederai hak-hak orang lain," tegasnya.

Karena itu, Poengky menuturkan, mereka yang melakukan ujaran kebencian terhadap SARA, harus menanggung konsekuensi. Menurut dia, sudah selayaknya antarwarga negara saling menghormati

"Jika ada yang melakukan ujaran kebencian terhadap SARA, maka konsekuensinya adalah harus berhadapan dengan hukum," ucapnya.

Baca juga: Yahya Waloni Ditetapkan Tersangka Dugaan Penistaan Agama

Diberitakan, Bareskrim Polri telah menetapkan Yahya Waloni dan Muhammad Kece sebagai tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama.

Keduanya dijerat dengan UU ITE Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) dan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Baik Muhammad Kece maupun Yahya Waloni menyiarkan konten ceramah mereka di Youtube yang isinya bernada merendahkan suatu agama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, Polri tidak menggunakan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam menangani perkara dugaan penistaan agama.

Rusdi mengungkapkan, polisi akan menindak tegas perkara-perkara yang bertalian dengan gangguan terhadap kebhinekaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.