Kompas.com - 04/08/2021, 17:31 WIB
Ilustrasi kesetaraan gender dalam sains Square SpaceIlustrasi kesetaraan gender dalam sains

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR periode 2014-2019 Ammy Amalia Fatma Surya menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi salah satu instrumen terciptanya kesetaraan gender.

"Sebetulnya RUU PKS itu hanya salah satu instrumen yang kita usahakan dalam rangka mencapai keseteraan gender," ujar Ammy dalam diskusi virtual, Rabu (4/8/2021).

Ammy menyatakan bahwa kesetaraan gender bagi perempuan bukan semata-mata berkisar pada ruang lingkup keluarga.

Baca juga: Kekerasan Seksual Masih Marak, Fraksi Nasdem Tegaskan Konsisten Kawal RUU PKS

Tetapi, juga kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan pekerjaan maupun ruang publik.

"Bicara keseteraan gender itu luas sekali, tidak hanya bicara kesetaraan perempuan di lingkup domestik, tapi juga perempuan di lingkup tempat pekerjaan, juga di ruang publik," kata Ammy.

Ammy menjelaskan bahwa kehadiran RUU bukan saja menjadi pertentangan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan perlunya ada dukungan politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebut, RUU yang menjadi pembahasan di DPR pada dasarnya harus melalui proses politikk.

"Cepat atau lambatnya RUU disahkan menjadi UU itu juga harus ada political will dari seluruh fraksi di DPR di mana fraksi itu kepanjangan tangan dari parpol," terang Ammy.

Ia pun berharap RUU PKS ke depannya bisa berbuah menjadi UU karena teramat penting kehadiran aturan tersebut.

"Sebetulnya kalau kita bicara RUU ini, yang menjadi berat sebelah nantinya, enggak juga. UU ini hanya membela kepentingan perempuan dan anak anak, enggak juga, karena korban kekerasan seksual itu tidak menutup kemungkinan laki-laki dewasa," imbuh dia.

Baca juga: Panja Akan Masukkan Isu Kekerasan Seksual Digital dalam Penyusunan RUU PKS

Perlu diketahui, RUU PKS dinyatakan masih masuk dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 setelah Baleg DPR menetapkan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Selasa (9/3/2021).

Sejak digagas Komnas Perempuan pada tahun 2012, pembahasan RUU PKS tak kunjung selesai, bahkan berulang kali ditunda.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Nasional
Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Nasional
Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.