Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang dilakukan Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan, mayoritas publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Kalau kita gabungkan dari mereka yang sangat puas dan puas gabungannya ada di angka 60,4 persen, sementara yang tidak puas dan sangat tidak puas berada di angka 35 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam, Selasa (3/8/2021).

Bila dirinci, 8,15 persen responden menyatakan sangat puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan 52,25 persen responden menyatakan puas.

Baca juga: Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Lalu, 30,65 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,35 persen responden menyatakan sangat tidak puas, sedangka 4,6 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

Meski angka kepuasan tersebut relatif masih tinggi, Umam menyebut hasil survei Indostrategic menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.

Sebab, sebelumnya terdapat sejumlah lembaga survei yang hasil surveinya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mencapai angka 70 persen.

"Itu menunjukkan bahwa ada penurunan yang cukup serius dan besar kemungkinan itu dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penyelamatan ekonomi," ujar Umam.

Survei ini dilaksanakan pada 23 Maret-1 Juni 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.

Metode penarikan sampel dilakukan melalui multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat margin of error 2 persen.

Baca juga: Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Adapun Indostrategic belum tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) karena masih menunggu proses akta notaris di Kementerian Hukum dan HAM.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah akta notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.