Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Kompas.com - 03/08/2021, 16:12 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021) siang. KOMPAS.com/IRFAN KAMILGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021) siang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang dilakukan Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) menunjukkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik.

"Secara general, berkaitan dengan konteks lembaga negara, TNI masih nomor satu dengan basis kepercayaan yang cukup tinggi yaitu di angka 84,9 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam, Selasa (3/8/2021).

Umam mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan berada di peringkat dua dengan angka 79,8 persen, disusul oleh pemerintah daerah (76,3 persen), serta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan angka yang sama, yakni 73,4 persen.

Meski Polri dan KPK memperoleh angka kepercayaan publik yang sama, ada 20 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap Polri dan 6,6 persen lainnya menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Sementara itu, ada 18 persen responden yang menyatakan tidak percaya terhadap KPK dan 8,7 persen lainnya menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Dengan demikian, Indostrategic menempatkan Polri di posisi keempat. 

"Yang dulu-dulu KPK sering menduduki puncak tertinggi keperayaan publik tetapi sekarang berada di urutan kelima dengan angka 73,4 persen," ujar Umam.

Baca juga: KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di bawah KPK, terdapat KPU dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 69,6 persen, Mahkamah Agung (68,5 persen), Mahkamah Konstitusi (67,83 persen), Kejaksaaan (65,8 persen).

Kemudian, DPRD/DPD (63,8 persen), DPR (60,3 persen), dan partai politik (58,3 persen).

Survei ini dilaksanakan pada 23 Mariet-1 Juni 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.

Metode penarikan sampel dilakukan melalui multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat margin of error 2 persen.

Baca juga: Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.