Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kompas.com - 27/07/2021, 22:29 WIB
Tersangka mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji (tengah) . berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Angin Prayitno Aji diperiksa KPK sebagai tersangka terkait  kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Ditjen Pajak. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww. RENO ESNIRTersangka mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji (tengah) . berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Angin Prayitno Aji diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Ditjen Pajak. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Putusan praperadilan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin Prayitno Aji akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, besok Rabu (28/7/2021).

Kuasa Hukum Angin, Syaefullah Hamid, yakin hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan permohonan praperadilan kliennya.

Sebab, menurut dia, penetapan tersangka terhadap Angin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK dilaksanakan penuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan KUHAP, pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikannya juga ternyata bukan ranah KPK," ujar Syaefullah dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

"Maka, Angin Prayitno Aji sebagai tersangka menggunakan salah satu haknya mengajukan praperadilan," ucap dia.

Angin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Ditjen Pajak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syaefullah mengatakan, sidang praperadilan tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahapan. Pada sidang ke empat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan termohon yakni KPK.

Dalam sidang tersebut, menurut dia, KPK terbukti tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Angin sebagai tersangka.

"Sprintdik terbit tanggal 4 Februari 2021, SPDP sekaligus penetapan tersangka tanggal 5 Februari 2021, sementara diakui oleh termohon (KPK) bahwa pemeriksaan saksi dalam penyidikan baru dimulai 22 April 2021 dan penyitaan baru dimulai 31 Maret 2021," kata Syaefullah.

"Sementara penggeledahan tanggal 10 Februari 2021, jadi semuanya dilakukan setelah penetapan tersangka," kata dia.

Baca juga: KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.