Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Kompas.com - 19/06/2021, 14:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya cebong dan kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Ivan menilai, komunitas Jok-Pro 2024 sudah lelah dengan adanya polarisasi ekstrim yang terbentuk pasca pilpres sebelumnya.

Menurut dia, hal itu telah membuat adanya isu-isu SARA, dan isu primordial yang kerap digaungkan baik kubu Jokowi maupun Prabowo.

"Jadi kami menginginkan pencegahan terhadap polarisasi ekstrem. Jadi kami enggak mau tuh polarisasi ekstrim itu terjadi lagi di Pilpres 2024," ujarnya.

Terkait siapa yang menggagas komunitas ini, Ivan mengungkapkan bahwa ada tiga orang penggagas, termasuk dirinya. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang menjabat sebagai penasihat Komunitas.

Satu lagi penggagas Komunitas Jok-Pro 2024 adalah Baron Danardono Wibowo yang menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Jok-Pro 2024.

"Kalau ditanya siapa penggagasnya? Ya saya, Pak Baron, lalu ada Mas Qodari sebagai penasihat di Jok-Pro 2024," tutur Ivan.

Ia menceritakan bagaimana komunitas ini terbentuk bermula dari komunikasi antara dirinya, Baron Danardono Wibowo, dan Qodari yang sama-sama menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden RI pada 2024.

Namun, kemudian Qodari mengusulkan agar Jokowi dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Usulan itupun disetujui oleh Ivan dan Baron, hingga akhirnya muncul Komunitas Jok-Pro 2024.

"Saya dengan Pak Baron langsung berpikir wah ini nih (Jokowi Prabowo) cocok untuk kita dukung," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com