Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/06/2021, 22:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis buku Paradigma Politik Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto pernah meminta agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi partai politik.

Menurut dia, hal tersebut terjadi sekitar tahun 1968. Akan tetapi, usaha Soeharto untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik itu pun gagal.

"Tahun 1968, Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik, tapi kemudian Faqih Usman pada saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan penolakan hal tersebut," kata Ridho dalam diskusi virtual "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024", Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Temui PP Muhammadiyah, Presiden PKS Bicara soal Politik Persatuan

Ridho kemudian menceritakan sedikit alasan mengapa Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik.

Berdasarkan hal yang disampaikannya, alasannya adalah karena Soeharto lebih memilih untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik daripada merehabilitasi Masyumi.

"Soeharto pada saat itu setelah tumbangnya Orde Lama, Soeharto kemudian meminta, daripada merehabilitasi Masyumi, kenapa enggak Muhammadiyah menjadi partai politik saja? Tetapi kemudian ditolak oleh Kyai Faqih Usman," ucapnya.

Kendati demikian, menurut Ridho, usaha-usaha untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik terus terjadi.

Baca juga: Bertemu PP Muhammadiyah, PKS Bahas soal Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 1969, Ridho mengungkapkan, terjadi Khittah Ponorogo di mana menjadi salah satu dokumen ideologis terpenting dalam sejarah perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah.

Khittah tersebut mengkhususkan diri bagaimana Muhammadiyah menentukan posisi organisasi hubungannya dengan politik.

"Itu sudah mulai muncul bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Tetapi 1969 itu masih ada nafas dukungan Muhammadiyah untuk Parmusi, sehingga masih belum murni," ucapnya.

Baca juga: Aturan Investasi Miras di Perpres 49/2021, PP Muhammadiyah: Keputusan Mulia dan Bijak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com