Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Kompas.com - 12/06/2021, 22:49 WIB
Lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis buku Paradigma Politik Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto pernah meminta agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi partai politik.

Menurut dia, hal tersebut terjadi sekitar tahun 1968. Akan tetapi, usaha Soeharto untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik itu pun gagal.

"Tahun 1968, Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik, tapi kemudian Faqih Usman pada saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan penolakan hal tersebut," kata Ridho dalam diskusi virtual "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024", Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Temui PP Muhammadiyah, Presiden PKS Bicara soal Politik Persatuan

Ridho kemudian menceritakan sedikit alasan mengapa Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik.

Berdasarkan hal yang disampaikannya, alasannya adalah karena Soeharto lebih memilih untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik daripada merehabilitasi Masyumi.

"Soeharto pada saat itu setelah tumbangnya Orde Lama, Soeharto kemudian meminta, daripada merehabilitasi Masyumi, kenapa enggak Muhammadiyah menjadi partai politik saja? Tetapi kemudian ditolak oleh Kyai Faqih Usman," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, menurut Ridho, usaha-usaha untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik terus terjadi.

Baca juga: Bertemu PP Muhammadiyah, PKS Bahas soal Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 1969, Ridho mengungkapkan, terjadi Khittah Ponorogo di mana menjadi salah satu dokumen ideologis terpenting dalam sejarah perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah.

Khittah tersebut mengkhususkan diri bagaimana Muhammadiyah menentukan posisi organisasi hubungannya dengan politik.

"Itu sudah mulai muncul bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Tetapi 1969 itu masih ada nafas dukungan Muhammadiyah untuk Parmusi, sehingga masih belum murni," ucapnya.

Baca juga: Aturan Investasi Miras di Perpres 49/2021, PP Muhammadiyah: Keputusan Mulia dan Bijak

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X