Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis buku Paradigma Politik Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto pernah meminta agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi partai politik.

Menurut dia, hal tersebut terjadi sekitar tahun 1968. Akan tetapi, usaha Soeharto untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik itu pun gagal.

"Tahun 1968, Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik, tapi kemudian Faqih Usman pada saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan penolakan hal tersebut," kata Ridho dalam diskusi virtual "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024", Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Temui PP Muhammadiyah, Presiden PKS Bicara soal Politik Persatuan

Ridho kemudian menceritakan sedikit alasan mengapa Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik.

Berdasarkan hal yang disampaikannya, alasannya adalah karena Soeharto lebih memilih untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik daripada merehabilitasi Masyumi.

"Soeharto pada saat itu setelah tumbangnya Orde Lama, Soeharto kemudian meminta, daripada merehabilitasi Masyumi, kenapa enggak Muhammadiyah menjadi partai politik saja? Tetapi kemudian ditolak oleh Kyai Faqih Usman," ucapnya.

Kendati demikian, menurut Ridho, usaha-usaha untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik terus terjadi.

Baca juga: Bertemu PP Muhammadiyah, PKS Bahas soal Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 1969, Ridho mengungkapkan, terjadi Khittah Ponorogo di mana menjadi salah satu dokumen ideologis terpenting dalam sejarah perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah.

Khittah tersebut mengkhususkan diri bagaimana Muhammadiyah menentukan posisi organisasi hubungannya dengan politik.

"Itu sudah mulai muncul bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Tetapi 1969 itu masih ada nafas dukungan Muhammadiyah untuk Parmusi, sehingga masih belum murni," ucapnya.

Baca juga: Aturan Investasi Miras di Perpres 49/2021, PP Muhammadiyah: Keputusan Mulia dan Bijak

Parmusi merupakan sebuah partai politik yaitu Partai Muslimin Indonesia.

Ridho tak menjabarkan secara detail seperti apa napas dukungan Muhammadiyah untuk Parmusi saat itu.

Namun, ia melanjutkan ceritanya, pada 1971 merupakan akhir dari kesadaran individual Muhammadiyah yang menyatakan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Hal tersebut dibuktikan melalui Khittah Ujungpandang.

"Itu menjadi akhir dari kesadaran individual di mana Khittah Ujungpandang atau Makassar itu menjadi awal dari keputusan Muhammadiyah untuk mendeklarasikan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun," ujar Ridho.

"Muhammadiyah menjadi kekuatan yang tidak terkontaminasi dalam kekuatan partai politik," kata dia.