Kompas.com - 12/06/2021, 15:58 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dokumentasi Sufmi Dasco AhmadWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR hingga kini belum mengetahui apakah dokumen yang beredar dan menjadi polemik di masyarakat mengenai wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako merupakan draf dari revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Pasalnya, Dasco mengklaim bahwa hingga kini DPR belum menerima rancangan yang disebut berisi rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap sembako.

"Itu (draf) belum sampai di kita. Apakah itu benar isinya atau enggak? Ya kita juga enggak tahu," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Namun, terkait surat presiden (surpres) RUU KUP, Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku telah menerimanya.

Ia menegaskan, DPR masih menunggu rancangan atau draf RUU KUP tersebut. Draf itulah yang diduga bocor ke publik dan memunculkan spekulasi pengenaan pajak untuk sembako.

"Surpresnya sudah, tapi rancangan undang-undangnya belum," ujar doa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dasco mengaku tidak tahu bagaimana bisa draf tersebut bocor ke publik, sedangkan DPR belum sama sekali menerima bahkan membacanya.

"Saya enggak tahu bocornya di mana, karena belum sampai di kita (rancangan) itu," ucap dia.

Baca juga: Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Politisi Gerindra itu kemudian memilih menjabarkan mekanisme tahapan-tahapan yang bakal dilalui RUU KUP setelah DPR menerima surpres.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Surpres tersebut nantinya akan diagendakan atau dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.

Apabila sudah selesai dibacakan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR akan menunjuk siapa yang akan membahas rancangan Undang-Undang tersebut.

Dasco juga menjelaskan tahapan yang akan dilalui jika rancangan draf RUU sudah diterima DPR.

Baca juga: Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X